Pacu Program Prioritas Daerah di 2026, Sri Mulyani Rogoh Kocek Negara Rp 1.376 Triliun
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program prioritas bagi daerah, yang akan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di masing-masing daerah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Menkeu memastikan bahwa pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.376,9 triliun, untuk kebutuhan dari berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan di daerah tersebut.
"Dimana sebagiannya adalah program-program on-going seperti PKH (Program Keluarga Harapan), PIP, Kartu Sembako, dan iuran Jaminan Kesehatan," kata Sri Mulyani, Jumat, 22 Agustus 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan
- Yeni Lestari/VIVA
Selain itu, ada pula alokasi dana sebesar Rp 22,5 triliun untuk program renovasi dan revitalisasi sekolah, dan anggaran lainnya hingga Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dimana, pelaksanaannya akan langsung dilakukan di daerah bagi masyarakat di daerah tersebut, baik bagi murid atau siswa sekolah maupun bagi ibu-ibu hingga anak-anak balita.Â
"Jadi misalnya seperti Sekolah Rakyat. Walaupun itu dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, tapi (program) itu juga dilakukan untuk anak-anak di daerah. Lalu konsep Sekolah Unggulan Garuda juga sama, yakni bisa dirasakan di berbagai daerah di Indonesia," ujar Menkeu.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga menyiapkan dana untuk subsidi energi, subsidi pupuk, dan subsidi KUR, yang diyakini juga akan diterima langsung oleh masyarakat di daerah.
"Yang di dalamnya juga sudah termasuk tunjangan profesi guru yang bukan ASN, dimana mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen sebanyak Rp 63,5 triliun," ujarnya.
Sebagai informasi, berikut adalah daftar program prioritas pemerintah pusat bagi daerah dengan alokasi anggaran mencapai sebesar Rp 1.376,9 triliun:Â
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,7 triliun
2. PIP/KIP Kuliah/Beasiswa lainnya Rp 63,6 triliun
3. Kartu Sembako (BPNT) Rp 43,8 triliun
4. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp 69 triliun
5. Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi RS Rp 7,3 triliun
6. Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp 22,5 triliun
7. Makan Bergizi Gratis Rp 335 triliun
8. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp 27,9 triliun
9. Preservasi Jalan dan Jembatan Rp 24,3 triliun
10. Perumahan Rp 48,7 triliun
11. Bendungan & Irigasi Rp 12 triliun
12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp 83 triliun
13. Subsidi Non-Energi, subsidi KUR, dan pupuk Rp 108,8 triliun
14. TPG/TPD Non PNS Rp 63,5 triliun
15. Subsidi Energi & Kompensasi Rp 381,3 triliun
16. Lumbung Pangan Rp 22,4 triliun
17. Bulog & Cadangan Pangan Rp 28,5 triliun
18. Kampung Nelayan & Pergaraman Nasional Rp 6,6 triliun.
