Premanisme Dinilai Jadi Hambatan Utama Daya Saing Investasi RI, Ini Buktinya

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, Todotua Pasaribu
Sumber :
  • Pertamina

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan, premanisme telah menjadi salah satu hambatan utama bagi daya saing investasi di Tanah Air.

Serap 13.461 Orang Pekerja, Investasi Proyek LNG Abadi Blok Masela Capai Rp 342 Triliun

Tindakan premanisme ini nyatanya kerap membuat biaya produksi melonjak, sehingga Indonesia kesulitan menawarkan harga yang bersaing dalam hal investasi.

"Saya dapat data bahwa premanisme itu menciptakan variabel biaya 5-30 persen dari biaya produksi. Premanisme ini bukan cuma ormas (organisasi masyarakat), tetapi juga premanisme birokrasi dan premanisme aparat," kata Todotua di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Adies Kadir Didaftarkan Kembali Buat Pimpin MKGR Periode 2025-2030

Polisi menggelar operasi premanisme

Photo :
  • VIVA.co.id/ B.S. Putra (Medan)

Padahal, selama ini pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk menarik perhatian investor, misalnya seperti pemberian tax holiday, tax allowance, hingga tax deduction.

Pemerintah Pede Sektor Ini Bakal Serap 3 Juta Tenaga Kerja pada Semester II-2025

Namun, Todotua menegaskan bahwa perlu ada kerja sama dari berbagai pihak, untuk bisa membuat Indonesia berdaya saing termasuk dengan memberantas premanisme.

"Kalau ada biaya-biaya seperti ini, dampaknya kita juga yang sama-sama susah," ujarnya.

Di sisi lain, Todotua mengatakan bahwa selama ini pemerintah juga terus gencar mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, agar Indonesia menjadi pemain dalam perekonomian global.

Pemerintah dipastikannya akan tetap mengelola kekuatan sumber daya alam (SDA) Indonesia secara strategis, baik untuk konsumsi domestik maupun internasional. Sehingga, hal itu nantinya akan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Todotua juga berharap masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga hal-hal yang bisa mengganggu iklim investasi,l seperti misalnya rencana aksi demo pada Kamis, 28 Agustus 2025 besok, juga bisa diminimalisir demi meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

"Jadi, berikanlah kepercayaan ke pemerintah,” ujarnya. (Ant).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya