Jerman Dibuat Pusing Tujuh Keliling
- freepik/bearfotos
Jerman sejak lama mendebatkan strategi suplai bahan baku industri dan energi. Strategi nasional pertama diumumkan 2010, yang diperbarui 10 tahun kemudian, sebelum lahir dana 1 miliar euro (Rp19,4 triliun) pada 2024.
Sasarannya adalah memperkuat wewenang pemerintah pusat untuk terlibat dalam proyek tambang, demi mengamankan suplai industri domestik. Tapi sejauh ini belum sekeping uang pun yang dikucurkan.
Debat terlambat, risiko membengkak
Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman mengumumkan pada November 2025 bahwa dana penambangan siap diluncurkan. Saat ini, tiga proyek sedang menjalani tinjauan akhir untuk kelayakan pendanaannya, salah satunya, menurut ahli geologi Horst Kreuter, adalah proyek ekstraksi litium Vulcan Energy.
Pelaku industri menilai langkah pemerintah terlambat, kata Anne Lauenroth dari Asosiasi Industri Jerman (BDI). Studi menunjukkan bahwa mulai sekitar 2030 dan seterusnya, pasokan bahan baku global tidak akan lagi bisa mengimbangi permintaan.
"Jika kita tidak berasumsi skenario terburuk, yaitu seluruh lini produksi akan terhenti, maka kita akan membicarakan kenaikan harga dan kekurangan," tuturnya.
Untuk lebih mandiri, Jerman membutuhkan investasi "dalam jumlah miliaran Euro". Namun, biaya tersebut juga menjadi "masalah besar" bagi perusahaan. Lauenroth mengeluhkan soal "kesenjangan diversifikasi" yang perlu dijembatani.
"Maksud saya bukanlah bahwa negara harus mengatur segalanya atau menggelontorkan uang pembayar pajak." Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan dan pembiayaan bersama untuk mendistribusikan beban biaya. "Ini tentang hubungan baru, bagaimana kita sebagai industri dan politik bekerja sama."
Asosiasi industri menuntut pembentukan cadangan bahan baku penting nasional, seperti yang telah lama dilakukan AS, misalnya, untuk industri pertahanan. Pemerintah Jepang juga mengambil tindakan serupa usai China memberlakukan larangan ekspor tanah jarang pada 2010.
Lauenroth menunjuk sebuah badan bahan baku di Jepang dengan 1.000 karyawan dan anggaran sebesar 14 miliar Euro (hampir Rp272 triliun), yang bertanggung jawab untuk memastikan pasokan. Ini termasuk, misalnya, subsidi tambang tanah jarang di Australia, yang tidak kompetitif karena harga dumping China.
Bukan akhir kapitalisme pasar
Pemerintah Jerman menegaskan tidak bisa menggantikan keputusan bisnis. "Jika membeli hanya berdasarkan harga, ketergantungan tetap ada,” kata Matthias Koehler. "Kita harus mempertahankan ekonomi pasar," imbuhnya.
