Provinsi Kaya Minyak Ini Siap Merdeka
- VIVA/Davro
Jakarta, VIVA - Provinsi kaya minyak ini siap merdeka ketika digelar pemungutan suara pada 19 Oktober 2026. Pengumuman ini disampaikan setelah kelompok pro-kemerdekaan yang menyerahkan hampir 302 ribu tanda tangan untuk menggelar referendum yang dipimpin warga tentang pemisahan diri dari pemerintah pusat.
Hal tersebut terjadi di Provinsi Alberta, Kanada. Perdana Menteri Alberta Danielle Smith akan bertanya kepada warganya, apakah mereka ingin provinsinya yang kaya minyak itu tetap berada di bawah kekuasaaan Kanada atau memilih untuk merdeka.
Adapun pengumuman referendum sudah disampaikan oleh kelompok pro-kemerdekaan Stay Free Alberta. Ambang batas yang dibutuhkan adalah 177.732 tanda tangan, setara dengan 10 persen dari suara yang diberikan dalam pemilihan provinsi sebelumnya.
Danielle Smith mengaku mendukung Alberta untuk tetap berada di Kanada, tetapi berpendapat bahwa masyarakat harus dapat menyampaikan pandangan mereka tentang masa depan provinsi tersebut. Inisiatif ini ditentang di pengadilan oleh kelompok-kelompok First Nations yang berpendapat bahwa pemisahan diri akan melanggar hak-hak perjanjian.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menanggapinya dengan mengatakan bahwa Alberta sangat penting dan berjanji untuk membangun kedaulatan negara yang lebih kuat.
Ottawa, ibu kota Kanada, telah berupaya mengatasi beberapa keluhan Alberta yang telah berlangsung lama, termasuk perselisihan mengenai kebijakan energi dan akses ke pasar ekspor untuk sektor minyak dan gas provinsi tersebut.
Alberta adalah salah satu wilayah penghasil minyak terpenting di Kanada dan telah lama berselisih dengan pemerintah federal mengenai peraturan lingkungan, perpajakan, dan akses jalur pipa.
Sentimen separatis dipicu oleh klaim bahwa Ottawa telah menghambat perekonomian sumber daya provinsi, meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa kemerdekaan penuh tetap menjadi posisi minoritas.
Kendati demikian, sekali pun warga Alberta memilih untuk merdeka dan mengadakan referendum resmi, provinsi tersebut tidak dapat secara sepihak meninggalkan Kanada, seperti dikutip dari situs Russia Today, Senin, 25 Mei 2026.
Berdasarkan kerangka konstitusional Kanada, hasil referendum yang jelas akan memerlukan negosiasi dengan pemerintah federal dan provinsi lain, sementara tantangan hukum dari kelompok masyarakat adat dapat semakin memperumit proses tersebut.
Siap-siap Perang Minyak di Falkland
Rencana Presiden Argentina Javier Milei menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak Israel yang melakukan pengeboran lepas pantai di Falkland / Malvinas bikin panas.
