Gojek Dkk Dilarang, Revolusi Digital Omong Kosong?

Jumat, 18 Desember 2015 - 11:05 WIB
Oleh :
Kantor Gojek di Jakarta
Kantor Gojek di Jakarta
Sumber :
  • Viva.co.id/Agus Tri Haryanto
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Kebijakan Kementerian Perhubungan yang melarang kemunculan aplikasi digital bidang transportasi, seperti Gojek, Uber, dan lainnya, dianggap sebagai ego sektoral. Bahkan, koordinasi kabinet kerja dianggap lemah.


Hal ini, karena baru pekan lalu Presiden Jokowi mencanangkan adanya revolusi digital. Namun, kali ini bawahannya (menteri perhubungan) justru melarang aplikasi digital berkembang. Revolusi digital dibicarakan Presiden, saat meresmikan proses refarming 4G LTE di frekuensi 1800 MHz.


Menurut pengamat teknologi informasi dan Komunikasi (TIK), Doni Ismanto, kebijakan yang dikeluarkan Kemenhub terkait
Baca Juga :
PPAD Tuding Pemerintah Bocor Alus dan Masuk Angin
ridesharing menunjukkan lemahnya koordinasi di Kabinet Kerja. Presiden dan menteri dianggap tidak sinkron dan sang menteri cenderung bertindak antirevolusi digital.
Baca Juga :
Pengemudi Gojek di Balik Hancurnya Blue Bird di Tanah Abang


Baca Juga :
10 Ribu Mobil Pribadi Berbasis Online Padati Jakarta
"Ini menunjukkan selama ini Menkominfo juga hanya berwacana, tak pernah melakukan komunikasi konkret dengan Menhub. Padahal, jika dibaca di media sejak awal tahun ini, beliau berjanji akan membahas soal
ridesharing
ke Menhub. Kenyataan berkata lain," ujar Doni kepada
Viva.co.id
, Jumat 18 Desember 2015.


Kunci untuk menyelesaikan masalah ini, menurutnya, adalah regulasi yang mengadopsi
ridesharing
, atau pemain
ridesharing
harus mengikuti aturan main sektoral, yakni transportasi.


"Kalau tidak ada kompromi, maka akan amburadul seperti sekarang. Yang muncul ego sektoral," katanya. (asp)

Halaman Selanjutnya
ke Menhub. Kenyataan berkata lain," ujar Doni kepada
Halaman Selanjutnya