UIN Walisongo Berharap Jadi Motor Penggerak Antikorupsi di PTKIN
- Humas UIN Walisongoo
VIVA Edukasi – Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag menyatakan bahwa kampusnya senantiasa menciptakan layanan pendidikan yang bersih dan melayani. Tata kelola perguruan tinggi menekankan pengawasan dalam setiap aspek, mulai aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.
Selain itu, materi anti korupsi juga sebagian telah masuk dalam bagian perkuliahan, mulai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) hingga mata kuliah Fikih Korupsi. PPL dan KKL mahasiswa juga belajar tentang antikorupsi.
"Kami berharap dengan itu dapat menjadi pionir, membawa misi sebagai motor penggerak antikorupsi di PTKIN. LHKPN bisa dicek, sudah ada semua dan kehadiran KPK membuat kami sangat gembira, bahwa kami akan diberikan motivasi. Kami ingin menumbuhkan integritas bersama," ujar Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag dalam keterangannya yang diterima VIVA, Jakarta, Selasa (27/9).
Pernyataan Rektor UIN Semarang itu bersamaan kehadiran Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat memberikan paparan dengan tema "Penanaman Nilai-Nilai Integritas di Perguruan Tinggi" dalam kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Teather UIN Walisongo Semarang, Senin, 26 September 2022.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perguruan tinggi untuk ikut bertanggungjawab mengawal para alumni untuk menjaga integritas. Menurut KPK, yang dibutuhkan dari perguruan tinggi saat ini adalah kader-kader atau lulusan yang berintegritas.
Dalam paparannya, Gufron semula menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, mulai menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri atau orang lain, suap, gratifikasi, pemerasan hingga konflik interest. Semua jenis korupsi tersebut mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda.
Semua pihak dapat terjerat korupsi, baik kalangan akademik maupun non akademik. Sehingga dibutuhkan kesadaran bersama untuk membentuk kader berintegritas dalam setiap jenjang pembelajaran.
"Membangun Indonesia tidak cuma dengan ilmu, tapi juga karakter bangsa, dengan berintegritas. Kita saat ini melihat tidak ada SKS yang menanamkan integritas. Misalnya proses rekrutmen itu yang dicari berasal dari TPA. Proses pembelajaran tesnya materi kurikulum. Evaluasinya tes tulis dari kurikulum. Sampai alumni juga tidak ada," kata Gufron dalam keterangannya yang diterima VIVA, Jakarta, Selasa (27/9).
"KPK butuh saat ini, agar ada tanggungjawab akademik dari dunia pendidikan pada alumni-alumninya. Bagaimana mencetak kader yang berintegritas," tambahnya.
