Menko Airlangga Ungkap Opsi Pengalihan Beasiswa LPDP Bisa untuk Pelatihan Prakerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Bandung, Jawa Barat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Bandung – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa opsi penggunaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bisa digantikan untuk melakukan pelatihan semacam pelatihan prakerja. Bahkan, beasiswa itupun bisa juga untuk menambahkan dana di sektor pariwisata.

Pemerintah Bakal Turunkan Harga Tiket Pesawat Jelang Libur Nataru

"PR dari pak presiden untuk menyempurnakan LPDP khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah juga untuk menjadi dana abadi sektor tourism," ujar Airlangga di Bandung, Jawa Barat dikutip Sabtu 20 Januari 2024.

Airlangga menuturkan bahwa beasiswa tersebut bisa digantikan untuk pelatihan prakerja. Pasalnya, klaim dia, kartu prakerja menjadi contoh kartu kesejahteraan masyarakat yang sukses.

Selamat! 8 Siswa Berprestasi Terima Beasiswa Merdeka di PSDKU President University Pekanbaru

logo LPDP

Photo :
  • Situs LPDP

"Jadi salah satu pelatihan yang menjadi success story kan melalui kartu prakerja," kata Airlangga.

Golkar Direbut Orang 'Powerfull', Sindiran Airlangga ke Bahlil hingga Data BKN Diretas

Airlangga menjelaskan bahwa di tengah minimnya dunia pendidikan di Indonesia. Maka, kegiatam yang masif seperti pelatihan prakerja sudah berhasil membikin masyarakat mudah mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Saat pendidikan kita terbatas tapi dengan pelatihan yang lebih masif, itu juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja atau kembali masuk ke kerja," bebernya.

"Dan itu diapresiasi baik oleh UNDP dengan queen Maxima (Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan yang juga Ratu Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti) bahkan Laos dan Thailand dan kamboja ingin meng-copy program kita," imbuh Airlangga.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sedang mengkaji opsi untuk menghentikan pasokan dana ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sejauh ini dana abadi yang dikelola LPDP sudah menyentuh Rp 139 triliun.

Ilustrasi, mhasiswa sedang kuliah di kelas

Photo :
  • vstory

Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah sedang meninjau untuk menghentikan pasokan dana LPDP dari anggaran pendidikan dalam APBN. Pemerintah menetapkan 20% APBN setiap tahun digunakan untuk anggaran pendidikan.

Pun, anggaran pendidikan tersebut akan difokuskan untuk membenahi sektor pendidikan, mulai dari riset hingga pengembangan perguruan tinggi.

Muhadjir menyebut kalau selama ini LPDP hanya membagikan beasiswa melalui imbal hasil manfaat investasi. Jadi dari dana abadi Rp 139 triliun, LPDP menginvestasikannya kemudian imbal hasilnya yang digunakan untuk memberikan beasiswa.

Ilustrasi Pajak.(istimewa/VIVA)

Mulai 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Bebas PPN 12 Persen

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 Persen, Berikut ini daftar barang dan jasa yang kena PPN 12 persen dan yang bebas PPN 12 persen

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024