Genjot Layanan Online Ketika Pandemi
- The Financial Express
VIVA – Pandemi COVID-19 membayangi hampir seluruh industri di Indonesia, tak terkecuali multifinance atau pembiayaan. Direktur Utama PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, Djaja Suryanto Sutandar, mengaku saat ini memiliki langkah strategis untuk meningkatkan kinerja. Salah satunya fokus pada pelayanan via online.
Menurutnya, seiring dengan penerapan physical and social distancing, perusahaan berkode emiten WOMF ini tetap memberikan pelayanan yang maksimal untuk para konsumen.
"Kami mengimbau kepada para konsumen untuk melakukan pembayaran melalui online yang telah tersedia seperti melalui transfer bank atau juga bisa channel payment. Kondisi ini tentu menjadi tantangan yang harus kami atasi dengan berbagai strategi baru. Hal ini untuk menjawab perubahan pasar," ungkap Djaja, Kamis, 10 September 2020.
Untuk memperluas ekspansi pembiayaan kepada konsumen, WOM Finance telah menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020 periode September dengan total perolehan dana sebesar Rp500 miliar. Perolehan dana diterima pada 10 September 2020.
Djaja mengaku bahwa penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB III dengan target dana sebesar Rp5 triliun. Sebagai catatan, sebelumnya perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp570,5 miliar, Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp1,675 triliun, dan Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp260,3 miliar.
“Dengan perolehan dana ini maka kami akan pakai untuk memenuhi kebutuhan penyaluran pembiayaan secara selektif dan berhati-hati pada semester II 2020, sehingga dapat mempertahankan posisi perusahaan untuk tetap kuat, khususnya dari sisi finansial,” jelas Djaja.
Ia pun mengaku bangga bisa kembali mencatatkan obligasi di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Djaja mengklaim jika hal ini mencerminkan besarnya kepercayaan investor dan pasar kepada WOM Finance. "Kami akan terus berkontribusi dalam sektor pembiayaan kepada masyarakat.” tuturnya.
50 Perusahaan di 8 Provinsi Disegel Gegara Karhutla, Jika Terbukti Melanggar Denda hingga Rp 1 Triliun
Sebanyak empat perusahaan di Kalimantan Timur termasuk dalam 50 perusahaan di delapan provinsi telah disegel pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
