Ramai Boikot Produk Pro-Israel, Buya Yahya: Boleh untuk Goncang Ekonomi Mereka
- Istiewa
Jakarta – Aksi memboikot produk-produk yang berkaitan dengan Israel serta Amerika Serikat terus gencar disuarakan berbagai pihak melalui media sosial.
Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dukungan terhadap Palestina yang saat ini tengah dihadapkan dengan situasi sulit akibat serangan bertubi dari tentara Israel hingga banyak menewaskan anak-anak dan perempuan.
VIVA Militer: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu
- euractiv.com
Sejumlah merek yang terkena dampak dari aksi boikot ini rata-rata adalah bisnis waralaba di dunia kuliner.
Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai aksi boikot yang gencar dilakukan masyarakat terhadap produk-produk tersebut?
Berikut pemaparannya:
Pengasuh Pondok Pesantren Al Bahjah, KH Yahya Zainul Ma’arif atau yang akrab disapa Buya Yahya mengatakan bahwa aksi boikot boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat.
Sebelum menerangkan syarat itu, Buya Yahya menyampaikan terdapat dua golongan orang kafir. Pertama kafir dzimmi golongan orang kafir yang hidup damai di lingkungan Muslim, kedua kafir harbi, golongan orang kafir yang kerap memerangi Islam.
Buya Yahya mengatakan, menurut Rasulullah SAW golongan kafir harbi adalah kelompok yang diperbolehkan untuk diperangi. Itu artinya aksi boikot boleh dilakukan kepada golongan ini. Menurutnya, aksi boikot adalah cara untuk mengguncang perekonomian.
Israel Kembali Serang Gaza Palestina
- (AP Photo/Hatem Moussa)
“Jangankan boikot, orangnya saja (kafir harbi) boleh dibunuh. Setidaknya (aksi boikot dapat) menggoncang negara itu dengan kesulitan ekonomi,” ujar Buya dikutip dari YouTuibe Al-Bahjah TV, Senin 6 November 2023.
Setelah sibuk dengan persoalan ekonomi akibat aksi boikot yang dilakukan, diharapkan rakyat Israel akan menegur pemerintahnya agar berhenti memerangi Palestina.
Jadi pada dasarnya boikot bisa dilakukan dengan tujuan mengguncang ekonomi negara yang melakukan kezaliman kepada umat Muslim. “Kita mau cubit tapi jauh, jadi ya sudah boikot saja,” pungkasnya
AS Tak Beri Visa Pejabat Palestina, Sidang Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa
AS menegaskan keputusannya untuk mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB.
