SOROT 388

Tabungan Perumahan Rakyat, untuk Siapa?

Pameran Rumah Murah di JCC beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

KSPI pun meminta pemerintah merevisi beberapa pasal dan aturan dalam UU Tapera sebelum diterapkan. Ada beberapa hal yang diusulkan dalam revisi beleid itu. Pertama, iuran tidak boleh memberatkan pengusaha dan buruh. Misalnya, iuran buruh sebesar satu persen, maka pengusaha juga satu persen.
 
Kedua, tidak ada batasan untuk peserta Tapera, sehingga buruh formal dan informal bisa menjadi peserta. Ketiga, KSPI meminta iuran Tapera bisa diambil setelah 10 tahun kepesertaan, bukan saat pekerja pensiun.

Riset: 40 Persen Masyarakat Bawah Tak Mampu Beli Rumah

http://media.viva.co.id/thumbs2/2014/05/01/249804_peringati-may-day--ribuan-buruh-penuhi-sugbk_663_382.jpg
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin


Tujuannya, supaya jika manfaatnya digabung dengan 30 persen dari JHT pada program BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja  bisa menggunakan dana tersebut untuk uang muka dan cicilan rumah. Dengan begitu, saat pensiun, mereka dipastikan sudah punya rumah.
 
Bagian penting lainnya, iuran Tapera tidak dikelola dalam investasi bentuk apa pun. Dananya hanya boleh digunakan untuk membangun rumah. Misalnya, disimpan di PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai bank khusus perumahan, dan menunjuk Perum Perumnas sebagai kontraktor yang membangun rumah.
 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilarang mengelola dana Tapera. Pengelolaan harus diserahkan ke Badan Pengelola yang berasal dari unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha, mengingat dana yang dihimpun dari iuran Tapera bisa mencapai puluhan triliun per tahun.
 
Sebagai gambaran, jika iuran disepakati tiga persen, lalu dikalikan dengan 12 bulan, dengan upah rata-rata, misal, sebesar Rp2 juta dan 44 juta pekerja formal. Jumlahnya mencapai Rp2,7 triliun per bulan atau Rp32 triliun per tahun. Dana ini diklaim bisa untuk membangun program sejuta rumah.
 
Pemerintah pun diminta andilnya dalam bentuk penyertaan modal awal, subsidi kredit konstruksi, subsidi bunga, atau lainnya.

Potongan Gaji Pekerja Tiap Bulan

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk perumahan harus dimasukkan dalam satu akun bank untuk menghindari penyelewengan dan memudahkan pengawasan.
 
KSPI juga meminta aturan ini memuat ketentuan buruh sudah menempati rumah yang ready stock saat masuk usia pensiun, sama seperti pegawai negeri sipil dan TNI dalam program Bapertarum.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya