Mesa Stila Challenge Ramaikan Atraksi Destinasi Borobudur
- U-Report
Laras juga menjelaskan, Kementerian PUPR juga akan membangun instalasi air minum, jalan lingkungan, drainase lingkungan, IPAL, TPST5R, penataan bangunan, RTH dan damkar di 20 desa yg mengelilingi Borobudur. Tahun ini akan dimulai perencanaannya dan diharapkan tahun 2017 sudah mulai pembangunan fisik.
Hasil rapat FGD Soal promosi ke Wholasaler Eropa, ASITA akan membuat paket-paket untuk wisman Eropa yang mencakup JogloSemar. Syarat paket turis Eropa, harus ada pegunungan, lautan/pantai, sejarah, seni dan budaya. 3 DPN (Borobudur, Dieng, Sangiran) dapat dimasukkan, tetapi khusus Karimun Jawa ditunda dulu dikarenakan ketidakpastian transportasi yang tinggi (ketika ombak besar kapal tidak dapat melaut).
Dari rapat dengan ASITA Jateng dan Jogjakarta, wisman Joglo Semar didominasi oleh orang Singapura dan Malaysia. Untuk itu mereka akan lakukan penguatan di kedua originasi tersebut, dengan membuat paket paket yang lebih menarik, tematik, adventure. Bahkan juga paket berdasarkan event. Akan dicoba pasar baru di Thailand dan Vietnam.
Menpar Arief Yahya mengingatkan agar ASITA dan semua industri pariwisata di Joglosemar segera bermetamorfosa, Go Digital. Kemenpar sudah memiliki Digital Market Place, Indonesia Travel Xchange (ITX), semacam mall bagi para industri pariwisata, yang dibagi ke dalam 3 besar.
"Saya juga sebut 3A, Airlines, Accomodation, Attractions atau kegiatan," kata Arief Yahya.
Di berbagai kesempatan, Menpar Arief Yahya selalu menegaskan soal Go Digital. Menurut dia, more digital more personal, more digital more global, more digital more professional.
"Kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi digital ini, pasti akan tertinggal dan tidak bisa berkompetisi di level global. Bagaimana tidak? 70 persen orang searching untuk wisata sudah online! Dan di ITX itu sudah mencakup look book pay ke dalam satu platform," kata Arief Yahya yang Mantan Dirut PT Telkom itu. (webtorial)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
RUU Kepariwisataan Disahkan DPR jadi Undang-Undang
Komisi VI DPR jelaskan RUU tersebut dibutuhkan agar pembangunan pariwisata dilaksanakan secara lebih inklusif berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada warga
