1.000 Bunga Flamboyan Bertebaran di Pesona Gili Indah
- http://tempatwisata.web.id
Pemerintah setempat ingin menjadikan kawasan tiga Gili yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara sebagai destinasi wisata berwawasan konservasi alam. Demi menggapai tujuan tersebut, Disbudpar NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara konsisten menggelar agenda tersebut “Kita ingin tiga Gili jadi destinasi konservasi. Tema kita tahun ini kelestarian lingkungan, kita ingin ciptakan destinasi berwawasan konservasi dan ramah lingkungan di 2016,” lanjutnya.
Pemprov NTB juga menggandeng sejumlah pihak seperti KONI terkait ajang lari 10 kilometer dengan medan melintasi bukit dan pantai, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), dan masyarakat setempat.Pihaknya juga mendorong Festival Pesona Gili Indah yang masuk dalam kalender Wonderful Indonesia ini menjadi ajang tahunan berskala internasional dengan menggencarkan publikasi di bandara-bandara utama seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
”Yang tidak kalah menarik, even tahunan ini akan menampilkan ritual budaya warga Lombok Utara yang disebut menyia atau menggarami. Ritual ini mengisahkan tentang kearifan lokal warga Lombok Utara ketika mengetahui manfaat garam di Danau Gili Meno. Jadi sangat lengkap sensasi untuk berwisata ke Lombok,” jelasnya.
Menpar Arief Yahya mengingatkan, gebyar kegiatan akbarnya dibesarkan seperti pemecahan rekor MURI dalam pemberdayaan masyarakat untuk bekerja bakti bersama-sama itu bagus sekali. Tetapi yang lebih penting adalah sosialisasi kepada masyarakat akan budaya bersih, budaya konservasi, budaya menjaga lingkungan alam dan budaya sebaik-baiknya.
“Karena itu, kegiatan rutin untuk bersih-bersih pantai, menanam pohon, dan menjaganya akan jauh lebih bermanfaat buat sustainable development destinasi wisata di Gili-Gili itu,” ujar Menpar Arief Yahya. (webtorial)
RUU Kepariwisataan Disahkan DPR jadi Undang-Undang
Komisi VI DPR jelaskan RUU tersebut dibutuhkan agar pembangunan pariwisata dilaksanakan secara lebih inklusif berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada warga
