Menguak Sosok Wanita Dunia yang Disurati Jenderal Prabowo Demi TNI
VIVA – Menteri Pertahanan Indonesia, Letjen (purn) Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia setelah mengirim surat kepada Menhan Austria, Klaudia Tanner.
Prabowo mengirim surat khusus yang isinya penawaran untuk bekerjasama terkait pembelian jet tempur milik militer Austria berjenis Eurofighter Typhoon.
"Tolong izinkan saya untuk menghubungi Anda secara langsung mengenai masalah yang sangat penting bagi Republik Indonesia," kata Prabowo dalam suratnya.
Prabowo menyatakan alasan pembelian 15 jet itu demi memodernisasi alutsista TNI.
"Untuk memodernisasi Angkatan Udara Indonesia, saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli semua 15 Eurofighter untuk Republik Indonesia," tertulis dalam surat yang diterima Kemenhan Austria pada 10 Juli 2020 itu.
Media-media di dunia ramai menyoroti surat menyurat Prabowo ke Klaudia itu. Walaupun hingga saat ini belum ada jawaban dari Klaudia Tanner.
Nah kali ini, Kamis 23 Juli 2020, VIVA Militer akan menguak siapa sebenarnya sosok wanita pemegang kendali pertahanan nasional Austria itu.
Klaudia sebenarnya orang baru di Kemenhan Austria, dia dipercaya menjabat Menhan mulai 7 Januari 2020.
Sebelumnya Klaudia menjabat sebagai Direktur Asosiasi Petani Kecil Austria dari tahun 2011.
Memang sih Klaudia sempat bekerja untuk kabinet pemerinta Austria pada 2001 hingga 2003, hanya saja sebagai asisten Menteri Dalam Negeri.
Dalam biografi di situs resmi kabinet Austria, Klaudia tertulis merupakan kader dari Partai Politik Rakyat.
Sebenarnya Klaudia tak memiliki latarbelakang pertahanan apalagi militer, toh dia hanyalah sarjana hukum dari Universitas Wina tahun 1995.
Awal kariernya pun dititi di jalur hukum sebagai petugas hukum dan sosial, Asosiasi Petani Austria Hilir periode 1996–2001.
Dan yang terpenting, Klaudia tampak tak menguasai tentang asal muasal 15 Eurofighter Typhoon yang hendak diborong Prabowo itu, sebab pesawat ini dibeli Austria sejak 2002.
Muzani: Urusan Reshuffle Kabinet Itu Kewenangan Presiden
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan urusan reshuffle menteri Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
