Ditunjuk Prabowo Duduki 2 Posisi Strategis Bidang Pertahanan, Jenderal Dudung Akan Cek Alutsista TNI

Jakarta, VIVA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ke-33 Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman hari ini secara resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional di Istana Negara Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Purnawirawan Jenderal TNI yang memiliki sejumlah pengalaman di dunia militer itu mengaku memiliki tugas khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memantau dan mengecek secara langsung alutsista TNI, termasuk industri pertahanan yang berada dibawah naungan BUMN.

"Nanti akan kita lihat, kita cek, kita audit forensic, kita lihat secara utuh termasuk ke satuan-satuan apakah memang masih layak atau sudah tidak layak alutsista yang kita miliki. Kalau kita sudah paham dengan alutsista-alutsista yang kita miliki, sehingga kita bisa antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi," kata Jenderal Dudung Abdurachman di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Mantan Pangkostrad itu menambahkan, sebagai Kepala KKIP dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian/Lembaga terkait lainnya. Sebab, lanjut Jenderal Dudung, Pertahanan Nasional tidak hanya terkait dengan isu kesiapan alutsista semata, tapi juga terkait dengan politik, keamanan, kesehatan, termasuk dengan isu-isu pertahanan lainnya.

"Yang pasti kita nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian lainnya, karena kita tidak berdiri sendiri," ujarnya.

Terkait dengan peran KKIP, lanjut Dudung, sesuai dengan pesan Presiden Prabowo Subianto, nantinya dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan kebutuhan alutsista yang ada di satuan-satuan TNI tiga matra.

"Dari beliau (Prabowo Subianto) kemarin menyampaikan bahwa nantinya satuan-satuan atau Angkatan masing-masing mengajukan alutsista yang akan dibeli, nanti berkoordinasi antara Kementerian Pertahanan dan KKIP, dan kita laporkan ke Presiden," kata Jenderal Dudung Abdurachman.
 

Prabowo Beri Ampun ke Tom Lembong dan Hasto untuk Akhiri Pembelahan di Masyarakat

Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah nilai Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti ke Hasto dan abolisi ke Tom Lembong untuk mengakhiri pembelahan di masyarakat.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025