Begini Kata Prabowo Tanggapi Paket Ekonomi Jokowi ke 16
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, permasalahan ekonomi bangsa saat ini, terletak dari tidak dilaksanakannya Pasal 33 UUD 1945.
Ia menyampaikan hal itu, saat menerima kunjungan Forum Silaturahim Alumni Mesir (FSAM) di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Senin 19 November 2018.Â
Menurut Prabowo, dalam Pasal 33 Ayat 1 disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Serta, pada ayat 2 pasal 33, juga disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun, saat ini pemerintah justru mengambil langkah yang tak sesuai dengan UUD 1945.
"Kondisi kita saat ini, karena kita tidak menjalankan pasal 33 UUD 1945. Kita telah meninggalkan kaidah kaidah UUD 1945. Kaidah ekonomi dalam pasal 33 itu. Padahal, kalau kita lihat UUD sebuah negara adalah UUD merupakan sumber hukum yang tertinggi dalam sebuah negara," kata Prabowo.
Prabowo juga mengkritik langkah pemerintah yang telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang menyatakan bahwa warga negara asing (WNA) diizinkan masuk di 28 bidang usaha sampai tingkat usaha menengah dan kecil, bahkan masuk ke warung di desa dan kecamatan. Kebijakan itu dianggap lebih pro terhadap investor asing.
"Jadi, kalau menurut saya, langkah-langkah pengelola ekonomi itu adalah langkah penyerahan total kepada orang asing, di mana ekonomi dipersembahkan untuk asing," kata Prabowo
Menurut Prabowo, rata-rata orang asing memiliki modal yang cukup kuat. Maka, apabila dibandingkan dengan masyarakat Indonesia, pihak asing akan lebih diuntungkan.
"Kalau orang asing masuk, maka modal mereka cukup kuat dalam pola kapitalisme. Maka, modal adalah sumber kekuatan. Orang-orang kita masalahnya adalah kurang modal dan tidak punya akses untuk mendapatkan modal," ujarnya
Prabowo berjanji, apabila dirinya diberikan amanah memimpin Indonesia, segala sumber kekuatan ekonomi milik bangsa akan diberikan kepada rakyat.Â
"kami akan berusaha keras mengembalikan kekayaan kita sumber-sumber ekonomi rakyat untuk dikelola oleh bangsa kita sendiri," ujarnya. (asp)
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
