Caleg PAN Mandala Shoji Divonis 3 Bulan Penjara

Caleg PAN Mandala Shoji terbukti money politic
Sumber :
  • VIVA/Reza Fajri

VIVA – Dua calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Mandala Abadi Shoji dan Lucky Andriani masing-masing dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp5 juta subsider 1 bulan kurungan.
 
Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan politik uang, dengan membagikan voucher umrah dan doorprize saat berkampanye di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Megawati Minta Kadernya Turun ke Rakyat saat Pilkada, Ajari Mereka Bahaya Politik Uang

"Menyatakan terdakwa 1 yaitu Mandala Abadi Shoji dan terdakwa 2 Lucky Andriani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Desbenneri Sinaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 18 Desember 2018.

Putusan vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang disampaikan Senin kemarin. Sebelumnya Mandala dan Lucky dituntut masing-masing 6 bulan penjara dan denda Rp5 juta. "Seluruh unsur dakwaan telah terbukti," ujar Desbenneri.

Elite PDIP Minta Money Politics Dilegalkan, ICW: Itu Menyesatkan!

Majelis hakim menilai hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah, keduanya dianggap bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan bebas.

Sedangkan, hal yang meringankan keduanya belum pernah mendapatkan hukuman pidana. Keduanya juga dianggap kooperatif selama jalannya persidangan ini.

Kader PDIP Usul Money Politics Dilegalkan, Djarot: Itu Sebetulnya Bentuk Kejengkelan

Sebelumnya, Mandala Shoji yang merupakan calon anggota DPR RI dari PAN, bersama calon anggota DPRD DKI dari PAN Lucky Andriyani dituntut bersalah atas dugaan membagikan doorprize berupa voucher umrah kepada masyarakat saat kampanye.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum, Andri Saputra, mengatakan Mandala Abadi dan Lucky Andriyani terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum Pasal 523 ayat 1 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ilustrasi/Penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia.

Ketua Bawaslu Ungkap Sulitnya Berantas Politik Uang dalam Pilkada Seiring Tren Pelanggaran

Ketua Bawaslu menyatakan praktik politik uang masih berpotensi terjadi dalam Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Permasalahannya bisa direduksi atau tidak.

img_title
VIVA.co.id
27 Juni 2024