Prabowo Kalah di Survei, Fadli Zon: Banyak Survei Sampah

Fahri Hamzah (kiri) dan Fadli Zon di Rutan Cipinang, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan

VIVA – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menyebut lembaga survei yang menangani 'pesanan' politik sebagai sampah. Fadli menyindir lembaga survei itu sebagai predator demokrasi jelang Pilpres 2019.

Kerugian Kasus Timah Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Selamatkan untuk Rakyat

Fadli mengkritik karena banyak survei yang salah merujuk hasil Pilkada Provinsi Jawa Barat, Pilkada DKI.

"Lembaga-lembaga survei seperti ini sudah susah dipercaya, dan kegagalannya sudah banyak, di Pilkada DKI, Pigub Jabar, Pilgub Jateng. Menurut saya survei-survei ini sampah lah," kata Fadli saat ditanya soal hasil survei Charta Politika di gedung DPR, Jakarta, Selasa 26 Maret 2019.

Prabowo Ungkap Potensi Monasit di Kasus Smelter Ilegal, Capai US$ 200.000 Per Ton

Fadli menilai lembaga survei tak kredibel. Sebab, mereka menjadi klien atau memiliki hubungan dengan paslon, kecuali mereka mengatakan independen.

"Mereka itu saya kira bisa menjadi predator demokrasi, karena mereka berhimpit antara kepentingan surveyor dan konsultan politik," lanjut Fadli.

Prabowo Sebut Aset Negara yang Diserahkan ke PT Timah Senilai Rp7 Triliun

Kemudian, ia menuding lembaga survei telah dibayar menjadi konsultan politik dengan mengerjakan survei. Sementara itu, survei dimanipulasi.

"Karena mereka bekerja untuk keuntungan, bukan bekerja secara independen," kata Fadli.

Dalam hasil beberapa lembaga survei, capres penantang Prabowo Subianto masih kalah dari capres petahana Joko Widodo. Terakhir Charta Politika yang merilis hasil terbaru terkait elektabilitas antara duet Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Presiden Prabowo saksikan penyerahan aset negara ke PT Timah

Prabowo: Pemerintah Serius Basmi Semua yang Melanggar Hukum!

Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam tanpa kompromi

img_title
VIVA.co.id
6 Oktober 2025