Mainan Baru Pasukan Elite TNI

Kritik pedas juga datang dari mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo. Dia mengomentari pembentukan Koopssus ini melalui akun Instagram resminya @suryoprabowo2011.

"Ketika mulai ada pemikiran membentuk pasukan khusus gabungan TNI, selalu saya pertanyakan urgensi pembentukan organisasi pasukan khusus baru itu. Bila tujuannya (hanya) untuk kesiapsiagaan dan interoperabiliti, bukankah selama ini TNI dapat membentuk PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) tanpa harus membentuk organisasi baru," 

“Di kala anggaran negara yang masih memperihatinkan seperti sekarang ini, sepertinya tidak bijak bila kita membangun apa pun yang tidak berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Suryo seperti dikutip VIVAnews.

Anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty menambahkan, dengan adanya Koopssus diharapkan ganguan terorisme dapat diminimalisir. Dia juga berharap Koopssus TNI menjadi pasukan khusus yang andal dan profesional.  

"Dalam hal ini, kita berharap Brigjen Rochadi bisa dengan cepat melakukan orientasi. Selamat kepada Brigjen TNI Rochadi menjadi komandan Koopssus TNI yang pertama. Selamat bekerja untuk beliau dan pasukannya. Selamat juga untuk TNI," kata Evita.

Rebutan target

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo angkat suara mengenai pembentukan Koopssus yang sama-sama tugasnya dengan Densus 88. Dia mengatakan, Densus 88 masih tetap bertugas memberantas tindak pidana terorisme. Dengan terbentuknya Koopssus milik TNI, kata Dedi, nantinya akan berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka penindakan terorisme.

"Untuk Densus, fokus terhadap penegakan hukum. Kaitannya dengan implementasi koordinasi dan sinergitas di lapangan itu dalam rangka untuk satu mungkin untuk preventif strike atau lakukan strike," ujar Dedi di Mabes Polri.

Pelibatan anggota TNI, lanjut Dedi, apabila ditemukan ada kasus penyanderaan dalam skala besar dan di dalam area publik serta kasus terorisme yang melibatkan Kedutaan Besar Indonesia di negara lain. Menurutnya anggota TNI mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam penindakan tersebut.

Dedi menambahkan, sebelum ada Koopssus, pihak TNI sudah dilibatkan dalam penindakan terorisme seperti pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dan pengejaran kelompok Ali Kalora serta KKSB di Papua. Lebih lanjut, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini menyebut yang membedakan saat ini adalah payung hukumnya.

Halaman Selanjutnya