Masih Ada Jalan bagi Budi Menjadi Kapolri

Markas Besar (Mabes) Polri pun mengaku belum mengetahui kabar seputar pengusulan Budi Gunawan sebagai calon Wakil Kepala Polri. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, mengatakan belum ada informasi apa pun seputar hasil rapat Wanjakti.

Anton cuma menjelaskan bahwa urusan penentuan Wakil Kepala Polri adalah sepenuhnya wewenang Kepolisian yang diputuskan melalui rapat atau musyawarah Wanjakti. Hasilnya pun sesungguhnya bersifat rahasia sampai Kepala Polri resmi mengumumkannya kepada publik.

Anton menolak menyebut informasi yang disampaikan Neta adalah sebuah kebenaran atau rumor belaka. Dia hanya mengingatkan publik bahwa penentuan Wakil Kepala Polri adalah sepenuhnya urusan Kepolisian, bukan berdasarkan masukan atau saran pihak luar. Dia pun meminta publik menghormati prosedur dan mekanisme itu sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Saya kira selama ini demikian, karena karier di Kepolisian itu enggak perlu ada masukan dari luar. Itu urusan rumah tangga (Kepolisian), sesuai prosedur. Di luar (publik) boleh ngasih masukan tapi enggak boleh ikut campur," ujar Anton kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 21 April 2015.

Pada Kamis pekan lalu, Mensesneg telah mengingatkan publik agar tak berspekulasi soal posisi lowong Wakil Kepala Polri. Itu adalah persoalan rumah tangga Kepolisian, yakni otoritas Kepala Polri dan Wanjakti. Presiden pun, katanya, sudah mengingatkan hal serupa dan bahkan tak berhak mendorong-dorong atau mengajukan nama.

Spekulasi

Publik maupun pers sesungguhnya tak berspekulasi. Soalnya nama Budi Gunawan muncul dalam dalam bursa calon Wakil Kepala Polri tidak tiba-tiba. Mula-mula Jenderal Badrodin Haiti mengiyakan bahwa Budi Gunawan memang berpeluang menjadi Wakil Kepala Polri meski penentunya adalah Wanjakti.

Badrodin menyebutkan syarat umum calon Wakil Kepala Polri memang harus jenderal berbintang tiga alias berpangkat komisaris jenderal. Budi Gunawan memenuhi syarat itu. Ada satu lagi kandidat, yakni Komsiaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno, yang kini menjabat Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri.

Perwira tinggi lain yang masuk kriteria, antara lain, Komisaris Jenderal Anang Iskandar (Kepala Badan Narkotika Nasional), Komisaris Jenderal Suhardi Alius (Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional), Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno (Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan), dan Komisaris Jenderal Budi Waseso (Kepala Badan Reserse dan Kriminal).

Halaman Selanjutnya