Menangkal Penjajahan Siber Indonesia
- iStock
VIVA.co.id - Badan Cyber Nasional (BCN) memang cukup menyita perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Meski secara resmi badan ini belum lahir, BCN sudah menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat.
Pro-kontra sudah muncul saat pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akhir tahun lalu, pertama kali mewacanakan badan ini ke publik. Kontroversi awal yang mengemuka terkait BCN ini adalah perlu dan tidaknya BCN.
Namun, setelah beberapa bulan bergulir, tampaknya pemerintah, dengan koordinator Kemenpolhukam sudah bulat ingin segera melahirkan BCN. Pertimbangannya jelas, melindungi aset penting Indonesia dari potensi serangan siber. Bila tak segera disikapi, serangan siber sangat berpotensi merugikan perekonomian di Indonesia.
Belakangan, isu yang membetot perhatian publik seputar BCN, yaitu adanya kabar keterlibatan badan intelijen asing dalam pembentukan BCN. Kabar yang merebak, Kemenkopolhukam akan meminta bantuan Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA).
Sontak hal ini membuat semua kalangan bereaksi. Alasannya jelas, unsur asing sangat ditakuti bisa merugikan pertahanan Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai, pemerintah tak perlu melibatkan pihak asing dalam pembentukan BCN. Menurut dia, Indonesia sudah mampu berdiri secara mandiri, terlebih dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
Heru mengatakan, masalah yang dihadapi oleh Indonesia itu bagaimana caranya mengamankan data dalam negeri dari serangan luar yang berusaha untuk mencuri data-data Indonesia.
"Memang, ini yang belum ada di Indonesia. Seperti waktu itu kita perang cyber dengan negara (lain), kan pemerintah nggak berdaya, malah anak-anak muda yang berjibaku hingga malam dan pagi hari meruntuhkan situs-situs penting," ujarnya kepada VIVA.co.id, Selasa 25 Agustus 2015.
Terlebih lagi, kata dia, saat ini Indonesia tak memiliki tentara siber. Untuk itu, fokus BCN, menurut dia, adalah mempertahankan dari serangan siber luar negeri, bukan diperuntukkan lainnya. Apalagi, bekerja sama dengan negara asing, sebab ujungnya akan terjadi penyadapan.
"Karena, ujungnya kita yang disadap, digali informasinya dengan teknologi seperti big data yang sedang ramai," kata Heru.
Kabar pelibatan badan intelijen asing itu juga menimbulkan reaksi dari Senayan. Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen, turut gusar dengan kabar tersebut.
Anggota Komisi I, Sukamta, mengatakan, komisinya segera menjadwalkan pemanggilan Menkopolhukam dan Panglima TNI, guna mengonfirmasi kabar campur tangan intelijen asing tersebut.
"Saya juga mendapat info di media sosial seperti itu bahwa pembentukan Badan Cyber Nasional ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Amerika Serikat. Badan ini nanti kewenangannya juga bisa masuk ke wilayah privasi warga negara seperti yang dilakukan National Security Agency (NSA) di Amerika Serikat," ujar Sukamta, dalam keterangnnya kepada VIVA.co.id, Selasa 25 Agustus 2015.
Anggota DPR dari daerah pemilihan DI Yogyakarta itu mengatakan, Komisi I juga akan menanyakan apakah nantinya BCN akan bekerja sama dengan NSA dalam memantau percakapan privasi masyarakat.
Hal tersebut, menurut dia, perlu dipertegas. Sebab beberapa waktu lalu perusahaan BUMN telekomunikasi, Telkom, telah menjalin kerja sama e-goverment dengan perusahaan telekomunikasi asing, Singtel Singapura. Kerja sama itu dikhawatirkan akan menyedot data pemerintahan.
Sukamta mengatakan, alasan lebih jauh untuk menghindari campur tangan negara asing dalam BCN yaitu potensi penjajahan siber. Kekhawatiran ini, menurut dia, sangat logis melihat kekuatan siber antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat jomplang.
"Kemampuan siber kita dengan Amerika jelas tidak seimbang. Kan malah repot kalau seperti itu (penjajahan siber) nantinya," kata Sukamta.
Terkait infrastruktur telekomunikasi, internet sampai satelit yang dikuasai asing, bagi Sukamta, bukan menjadi halangan Indonesia untuk berdaulat dalam pengelolaan siber nasional. Sebab, menurut dia, kemampuan SDM Indonesia secara teknis sudah mumpuni untuk mengelola siber nasional.
