Berbalas Kritik ala Jokowi dan SBY

 

Roy berharap agar perkara itu tak sepenuhnya dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya. Roy pun mengaku senang jika proyek itu kembali bisa dilanjutkan di era saat ini.

 

"Tentu kami senang kalau proyek Hambalang bisa dilanjutkan. Dan insya Allah bermanfaat. Sebuah proyek yang digagas di masa Presiden SBY bisa diteruskan oleh Presiden Jokowi," kata Roy.

 

 

Apa yang dicetuskan oleh Roy Suryo mungkin berdasar. Bahkan, KPK meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam memutuskan untuk melanjutkan pembangunan P3SON di Hambalang.

 

Pembangunan Hambalang sempat tersendat lantaran menjadi proyek bancakan korupsi sejumlah pihak. Bahkan, dari putusan terhadap salah satu pesakitan dalam kasus ini, disebutkan bahwa Hambalang berdiri di atas tanah yang rawan.

 

"Jika proyek itu ingin dilanjutkan, KPK menyarankan agar terlebih dulu dilakukan kajian risiko secara menyeluruh oleh konsultan independen, termasuk berkoordinasi dengan ahli independen," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha dalam pesan singkatnya, Minggu 20 Maret 2016.

 

Priharsa menyebut bahwa pada pertengahan 2015, KPK sempat mendapat surat dari Kemenpora perihal kelanjutan pembangunan Hambalang. Menurut dia, ada dua poin yang disampaikan oleh KPK sebagai jawaban atas surat tersebut, termasuk saran melakukan kajian terlebih dahulu.

 

Poin lain yang disampaikan bahwa status bangunan di lokasi bukan dalam penyitaan KPK. "KPK tidak pernah menyatakan penolakan untuk hal itu, karena bukan kapasitas KPK untuk menyetujui atau menolak," tutur dia.

 

Sementara itu, menurut juru bicara Kepresidenan, Johan Budi, Presiden Jokowi akan berkonsultasi dengan KPK terkait mangkraknya proyek pembangunan P3SON di Bukit Hambalang.

 

"Pak Jokowi kan menyampaikan, masih akan dikaji terlebih dahulu secara mendalam sebelum diputuskan untuk melanjutkan pembangunannya," tutur Johan kepada VIVA.co.id, Minggu 20 Maret 2016. Ia melanjutkan, Presiden Jokowi menyadari, proyek itu ada persoalan hukum, sehingga lembaga hukum juga akan dikonsultasikan.

 

"Presiden meminta BPKP melakukan audit secara menyeluruh, bagaimana dari sisi pertanggungjawabannya. Selain itu, nanti akan dibahas dengan Jaksa Agung dan KPK," tuturnya.

 

 

Menanggapi sidak yang dilakukan Presiden Jokowi ke Hambalang dan dinilai sebagai balasan atas kritikan yang dilontarkannya, SBY pun tidak tinggal diam.