Memperkuat Pertahanan di Natuna
- Pusat Penerangan TNI
VIVA.co.id - Ekses dari ulah kapal coast guard China yang menerabas wilayah perairan Natuna, Indonesia, belum usai. Pemerintah Indonesia kini rencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu.
Tak sekadar memperketat pengawasan, mereka bahkan berencana memperkuat posisi militer di perairan tersebut. Langkah itu dilakukan demi menegakkan kedaulatan NKRI di lautan khususnya Natuna.
"Sekarang kita usulin, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL dan AU di sana," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016.
Pada Minggu, 20 Maret 2016 dini hari, Tim PPNS dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan memang menangkap kapal berbendera China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, atau tepatnya di perairan Natuna.
Peristiwa bermula, saat kapal milik KKP menangkap kapal nelayan China di perairan Natuna. Namun, saat hendak dibawa ke daratan, salah satu kapal coast guard China tiba-tiba mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China dengan kecepatan 25 knots.
Kapal cost guard itu justru menabrak kapal tangkapan hingga rusak. Akhirnya, petugas meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo tegas mengenai persoalan tersebut. Ia tak mau Indonesia diacak-acak oleh negara manapun.
"Integritas teritorial kita. Bapak Presiden dua tiga hari lalu bilang, Pak Luhut saya tidak mau kompromi, jadi itu jelas," ujarnya.
Luhut menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat jelas. Tak hanya di dalam negeri, ia juga mengaku berbicara demikian dengan para jurnalis asing.
"Kita enggak pernah setuju sama power projection (unjuk kekuatan). Kita setuju bahwa ini adalah lalu lintas ekonomi 5,1 triliun rupiah itu harus bisa jalan. Nah, ini kita non violent state (bukan negara yang mengutamakan kekerasan). Jadi kita tidak ada masalah, kita tidak mau," katanya.
Namun, apabila China melanggar kedaulatan Indonesia maka pemerintah akan membawa persoalan itu ke Mahkamah Internasional.
