Jual Tak Berhenti di Pulau 'Sengketa' Reklamasi
- http://www.pluit-city.com/
Dengan penyegelan itu, menurut Gamal, seluruh aktivitas pembangunan dihentikan. Termasuk akses ke Pulau D yang berasal dari Pantai Indah Kapuk pun juga ditutup. "Kalau mereka masih bandel membangun, ya dibongkar," kata Gamal.
FOTO: Salah satu konsep rencana pembangunan Pluti City di Pulau G yang digagas oleh PT Agung Podomoro Land, Tbk/PluitCity.com
Ahok pun juga menegaskan hal serupa. Menurutnya karena kini Peraturan Daerah (Perda) DKI Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang sebelumnya direncanakan menjadi dasar hukum pengaturan wilayah di setiap pulau dihentikan oleh DPRD.
Maka secara prinsip tidak ada ketentuan yang bisa memayungi transaksi bagi penjualan properti yang ada di pulau yang kini sedang di.
Jika pun ada, ia menganggap itu transaksi di bawah tangan. Dan jelas setiap kesepakatan pembeliannya tidak tercatat notaris dan tidak disertai akta.
"Dalam undang-undang notaris, urusan jual beli baru bisa dilakukan kalau ada pelunasan PBB (Pajak Bumi Bangunan). Besaran PBB, baru ada kalau sudah ada penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (seharusnya diatur Perda RZWP3K)," kata Ahok.
Sebab itu, Ahok menyarankan agar setiap konsumen yang sudah terlanjur membeli sejumlah properti yang dipasarkan pengembang di atas pulau reklamasi untuk mengajukan keluhannya.
Atau dengan kata lain, Pemda DKI tak memiliki kewenangan untuk melarang pengembang menjajakan produknya. Namun, apabila produk itu laku terjual dan ternyata tak berizin, maka konsumen bisa mengajukan gugatan langsung ke pengembangnya.
"Kita enggak ada sanksi (untuk perusahaan yang memasarkan properti). Tapi pembeli bisa gugat," kata Ahok.
Reklamasi Dihentikan
Di sisi lain, kini Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah bersepakat untuk menghentikan proyek.
Dasarnya adalah kawasan proyek reklamasi merupakan kawasan strategis nasional. Sebab itu, DPR dan kementerian terkait pun memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek.
"Ini merupakan daerah strategis nasional yang pengelolaannya hati-hati. Itu kan daerah strategis, jadi domain DPR," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo udah menyampaikan keputusan penghentian proyek reklamasi, Jumat 15 April 2016.
