Empat WNI Tawanan Abu Sayyaf Berhasil Dibebaskan
- Tim Komunikasi Presiden
Seperti diketahui, ketergantungan Filipina dengan Amerika Serikat sangat besar. Mengingat, faktor sejarah dahulu di mana AS menempatkan personel dan persenjataannya di Pangkalan Militer Clark and Subic.
"Filipina sangat butuh keberadaan AS. Apalagi sekarang ada masalah dengan China. Ini jelas mengganggu kerja sama patroli bersama tiga negara," tuturnya. Ia pun mendorong agar patroli bersama harus dilakukan tiga negara, dan tidak melibatkan kekuatan negara lain di luar ASEAN.
Terlebih, ungkap Rakyan, wilayah perairan yang rawan pembajakan dan penyanderaan berada di sekitar Laut Sulawesi dan Kalimantan, di mana kedua provinsi ini sangat dekat dengan Filipina Selatan, lokasi kelompok bersenjata Abu Sayyaf berada.
"Kita selalu ingin menjaga hubungan baik dengan siapa pun. Untuk kasus sandera WNI kemarin kita bahkan menggunakan jasa pihak ketiga. Artinya, memakai jalur tidak resmi dengan cara santun karena semata-mata menghormati Filipina. Mereka juga harus demikian dengan kita dengan cara komitmen tadi," kata Rakyan, menegaskan.
Baca juga:
Terkait dengan Presiden Filipina terpilih, Rodrigo "Rody" Duterte, Rakyan belum mau berkomentar banyak. Namun, lagi-lagi. ia menginginkan supaya pemerintah yang baru ini tetap berkomitmen dalam menjaga kawasan perairan masing-masing negara yang saling berbatasan.
Seperti diketahui, pentingnya kawasan Laut Sulu di Filipina dan Laut Sulawesi di Indonesia sebagai alur perairan ekonomi yang strategis belum banyak disadari. Lebih 55 juta metrik ton barang dan lebih 18 juta orang melintasi perairan itu per tahun.
Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Kamis 5 Mei 2016, memang menelurkan empat kesepakatan.
Pertama, ketiga negara berkomitmen bekerjasama untuk berpatroli bersama menjaga perairan dari tindak kejahatan, misalnya, perompakan, atau pun penyelundupan.
Kedua, pembahasan tentang respons, atau reaksi Indonesia, Malaysia, dan Filipina, jika terjadi tindakan kejahatan di perairan masing-masing.
Ketiga, pertemuan itu membicarakan mengenai tukar-menukar informasi secara cepat, khususnya intelijen. Keempat, membahas standar operasional prosedur (SOP) adalah hal keempat yang akan dibahas masing-masing menteri luar negeri dan panglima militer.