Golkar, Pemerintah, dan Nakhoda Baru
- ANTARA/Wira Suryantala
"Saya akan canangkan program 100 hari sebagai program jangka pendek. Maka itu saya akan rekonsiliasi tepat waktu, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Konsolidasi itu butuh perhatian," ujarnya.
Hal ini mengacu pada tahapan pilkada serentak 2017 yang tinggal beberapa bulan lagi. Novanto berjanji menyediakan semua waktunya untuk pemenangan pilkada.
"Berkenaan dengan pilkada, saya tegaskan tolak mahar politik atau politik mahar, karena ini adalah beban," ujarnya.
Novanto mengaku telah memiliki formula khusus tentang anggaran dalam pilkada serentak. "Kami canangkan dana bergulir untuk bantu kader yang diusung Golkar. Bahkan saya akan bantu dengan konsultan independen," katanya.
Jalan Baru Golkar
Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar menghasilkan sejumlah keputusan penting yang disahkan dalam forum itu. Yakni, reposisi Golkar menjadi partai pendukung pemerintah sekaligus mencabut keputusan Munaslub IX yang memasukkan Golkar dalam Koalisi Merah Putih. Kedua, pembentukan Dewan Pembina Partai Golkar yang diketuai Aburizal Bakrie (ARB).
“Dewan Pembina memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dan bersama dengan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) menetapkan keputusan strategis, baik internal maupun eksternal,” kata Sekretaris Munaslub, Siti Aisyah, yang membacakan naskah keputusan itu.
Munaslub Golkar juga merehabilitasi sekaligus mencabut keputusan pemecatan 15 kader, di antaranya, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Laurens Siburian, Andi Sinulingga, Melchias Markus Mekeng, Riki Rahmadi, dan Agun Gunanjar. Diputuskan juga pencabutan sanksi organisasi yang sempat dijatuhkan kepada Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid.
Munaslub Golkar juga memutuskan bahwa Soeharto harus diupayakan agar bisa menyandang gelar Bapak Pembangunan Nasional, Pahlawan Nasional, dan Tokoh Nasional Pendiri Golkar.
“Menginstruksikan DPP terpilih agar memperjuangkan Soeharto menjadi pahlawan nasional,” kata Aisyah dalam rapat yang dipimpin Nurdin Halid itu.
Setelah ditetapkan menjadi ketua umum, Setya Novanto langsung menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
"Jabatan yang saya terima ini saya pertanggungjawaban demi kepentingan bangsa, saya akan bekerja sama dengan pemerintah dan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sehingga ini akan menjadi kekuatan besar dengan Golkar ke depan," katanya.
