Potensi Perpecahan Pimpinan Pemprov DKI Jelang Pilkada
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Menjelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, bursa calon gubernur dan wakil gubernur DKI bertambah marak. Nama-nama baru pun bermunculan.
Salah satunya ada nama Saefullah. Meski kabar pencalonannya telah lama berembus, namun sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta itu  baru blak-blakan akhir-akhir ini. Dia mengaku siap berpasangan dengan bakal calon Gubernur Sandiaga Uno.
Hal itu lantaran besarnya dorongan bagi dia untuk maju ke Pilkada. Dukungan tersebut tidak hanya datang dari organisasi kemasyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama (NU), di mana dia memimpin ormas itu untuk wilayah DKI Jakarta. Sokongan juga datang dari masyarakat biasa.
Namun untuk maju mencalonkan diri, Saefullah butuh  kepastian ada pengusungan oleh partai politik. Hal itu diperlukan sebelum masa pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, pada 19-21 September 2016. "(Saya) S-I-A-P. Dibaca? Siap (jika diusung partai)," ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Jumat, 12 Agustus 2016.
Munculnya nama Saefullah yang dikabarkan akan maju Pilkada DKI, tak ayal membuat persaingan makin marak. Persaingan tak hanya terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sebagai petahana, dengan rivalnya di luar Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, tapi juga di dalam institusi itu sendiri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, keikutsertaan Saefullah untuk menantang Ahok, sapaan Basuki, dalam Pilkada DKI Jakarta sama sekali tidak menentang aturan. Asalkan tetap mengikuti mekanisme dalam regulasi yang berlaku. "Boleh saja (ikut Pilkada), tidak ada masalah. Paling penting ikuti aturan dan mekanisme yang ada," kata Tjahjo, Minggu, 14 Agustus 2016.
Ahok pun menyambut baik kemungkinan Saefullah maju di Pilkada Jakarta 2017. Namun, untuk itu, Saefullah harus meninggalkan posisinya sebagai pejabat eselon I, yang telah didudukinya selama lebih dari dua tahun.
Jika hal itu terjadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus kembali mencari pejabat yang dinilai cocok menjadi Sekda. "Bagus dong kalau ikut. PNS di Indonesia bisa ada kesempatan jadi Sekda DKI," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 15 Agustus 2016.
