Kemudahan Bisnis Belum Capai Target

Selain itu, Presiden meminta kepada menteri-menteri ekonomi seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong, dan menteri terkait untuk fokus memperbaiki hal-hal yang belum tercapai. 

Baca Juga

Kunjungi Washington DC, Intip Kegiatan Sri Mulyani di Kantor IMF

Pada survei Doing Business 2016, Presiden Jokowi telah memberikan target kepada seluruh menterinya untuk bisa menaikkan peringkat Indonesia ke level 40 besar pada survei 2017. Saat itu, Indonesia masih berada di peringkat 109, naik 11 peringkat dari survei kemudahan usaha 2015. 

Presiden pun dengan tegas meminta dukungan daerah, baik kota maupun provinsi untuk sama-sama mengejar target nasional yang ingin dicapai. Seperti, memperbaiki regulasi yang memudahkan, lebih cepat dalam membuka usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta memangkas peraturan daerah penghambat.

Baca Juga

Skandal Manipulasi EoDB, Bos IMF Dianggap Tak Bersalah

Belum Konsisten

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P. Roeslani mengatakan, naiknya peringkat Indonesia dalam kemudahan bisnis 2017 dinilai sangat baik, karena secara niat pemerintah memang sudah banyak melakukan perubahan fundamental di sektor perizinan investasi.

Baca Juga

Utang Negara-Negara Miskin Meroket Akibat Pandemi COVID-19

Hanya saja, menurut Rosan, dalam praktiknya di lapangan ada beberapa aturan tidak sesuai dengan yang diinginkan, seperti contohnya adalah perizinan tiga jam yang dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saat ini, kebijakan itu masih ditemukan izin selesai lebih dari tiga jam, bahkan bisa enam jam.

Rosan juga melihat, pemerintah masih memiliki dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, yaitu persoalan korupsi dan persoalan inefisiensi birokrasi yang masih tinggi. Selain itu, pemerintah masih harus mengejar pembangunan infrastruktur yang dinilai masih ketinggalan.
 
"Kalau tiga hal utama itu diberesin, otomatis daya saing kita akan sangat melompat tinggi, dan kuncinya memang pangkas birokrasi besar-besaran. Selain itu, harus agresif untuk memangkas, baik itu di pemerintah pusat maupun  daerah," ujarnya.

Jaga Iklim Investasi

Sementara itu, setelah Presiden Jokowi menyatakan ketidakpuasannya terhadap capaian survei kemudahan bisnis 2017, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan segera membentuk tim untuk meningkatkan kemudahaan berusaha di Indonesia dan untuk menjaga iklim investasi.

Tim tersebut diakui Darmin bukan berbentuk badan, namun ada penanggung jawab permanen di bawah kendali kantor Menko Perekonomian. Dari capaian tersebut, Darmin mengaku mendapatkan pelajaran, meski secara data banyak yang sudah dibenahi, sehingga ke depan perlu komitmen kuat untuk perbaikan menyeluruh.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, naiknya peringkat Indonesia sebenarnya bisa memberikan kepercayaan pada pasar untuk terus melakukan usahanya di Indonesia. Untuk itu, agar target Presiden bisa dicapai, kementerian terkait tentu akan fokus pada penciptaan rasa kepercayaan para pelaku usaha.