Ini Alasan KPI Kenakan Sanksi untuk Tayangan SpongeBob Squarepants

VIVA – Program animasi anak Big Movie Family: The Spongebob Squarepants Movie yang tayang pada 6 Agustus 2019 lalu di GTV ramai dibahas dan jadi trending topic di Twitter. Hal ini dikarenakan karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baru saja memberikan sanksi berupa teguran pada 14 program siaran, dan program animasi itu menjadi salah satunya.

Banyak warganet yang geram dan mempertanyakan mengenai pemberian sanksi itu. Mereka bahkan ramai-ramai mengicaukan tagar #SaveSpongeBob dan #BubarkanKPI.

Dihubungi VIVA.co.id, Senin, 16 September 2019, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan bahwa pihaknya tidak memberikan sanksi terhadap keseluruhan tayangan Spongebob Squarepants, namun hanya salah satu segmen.

"Jadi sanksi itu publik menangkap bahwa sanksi diberikan kepada serial Spongebob, padahal sebenarnya bukan. Jadi itu ada program namanya Spongebob Squarepants Movie. Di dalam program itu ada segmen film judulnya Rabbits Invasion. Di dalam itu ada adegan kekerasan," kata Mulyo.

Mulyo menjelaskan, ada beberapa adegan kekerasan yang dinilai tak pantas tayang karena disiarkan pada jam di mana anak-anak menonton film animasi.

"Jadi si rabbit dipukul pakai barang sebentuk kayu balok gitu, kemudian dijatuhkan bola dari atas sehingga mengenai kepala kelinci yang lain. Kemudian ada memukul pakai palu, trus memukul pot kaktus sehingga mengenai kepala rabbit yang lain,” ucap Mulyo menjelaskan.

Pihak KPI memberikan sanksi kepada program tayangan The Spongebob Squarepants Movie karena ditayangkan di jam yang harusnya ramah terhadap anak.

Mulyo menegaskan bahwa sanksi bukanlah untuk satu program penuh film animasi tersebut. Sanksi berupa teguran dan telah dilayangkan kepada pihak yang menayangkan program itu.

"Jadi bukan kepada Spongebob-nya. Hanya salah satu judul di dalam program Spongebob Squarepants Movie itu. Sanksi teguran tertulis terhadap program itu, karena yang kami sanksikan itu program ya," ucap Mulyo. (ldp)

Kewenangan KPI dalam RUU Penyiaran Diperluas tapi Tidak Menguat, Menurut Pakar Komunikasi

Pakar komunikasi UI menyebut kewenangan KPI yang diperluas dalam RUU Penyiaran, versi 27 Maret 2024, tidak menjadikan lembaga itu menjadi makin menguat.

VIVA.co.id

31 Mei 2024