Ikatan Keluarga Alumni ITS Serahkan Bantuan Covid-19 ke KemenKopUKM
VIVA – Sebagai sahabat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Surabaya memberikan bantuan berupa 1.000 paket sembako bagi pelaku UMKM.
Bantuan diberikan melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) untuk didistribusikan kepada UMKM yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).
Paket sembako tersebut diserahkan oleh Ketua Bidang Kebudayaan dan Kebangsaan IKA ITS, Bambang Joedopramono, melalui Sekretaris KemenKopUKM Rully Indrawan.
Sementara secara símbolis 1.000 paket sembako tersebut diserah-terimakan oleh Ketua Umum IKA ITS Sutopo Kristanto kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, di Lobby Kantor KemenKopUKM di Jakarta, Jumat (22/5/2020).
“Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Ikatan Alumni ITS. Sebagian besar UMKM terganggu kegiatan usahanya, bahkan yang kehilangan pendapatan,” demikian Teten Masduki dalam acara serah terima bantuan tersebut.
KemenKopUKM juga membuka diri bagi pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan kepada sektor usaha UMKM yang terdampak besar akibat pandemi Covid-19.
“Kami terbuka terhadap tawaran dari pihak-pihak yang berniat menyalurkan bantuan, terutama untuk usaha UMKM yang sebagian besar terdampak,” demikian tegas Teten.
Selain paket sembako, MenKopUKM menyatakan pihaknya juga menerima bantuan berupa 200 ribu masker kain non-medis untuk disalurkan kepada para pedagang kuliner dan pedagang kecil lainnya yang harus tetap beroperasi di tengah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta.
“Kami juga terima bantuan sebanyak 200 ribu masker, dan akan bertambah lagi hingga mencapai sejumlah 400 ribu. Di banyak negara, masker kain dianggap efektif untuk mencegah penularan. Masker ini kita bagikan kepada pedagang kuliner dan pedagang kecil, karena selama PSBB mereka tetap beraktivitas di jalanan,” tambahnya.
Teten menegaskan, sesuai dengan surat edaran KPK, semua bantuan yang diterima oleh KemenKopUKM akan tercatat, mulai dari penerimaan hingga distribusi, agar tidak timbul gratifikasi.
Ia juga mengakui pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, karena yang terdampak sangat masif, sementara anggaran pemerintah terbatas.
“Semua bantuan akan dicatat, penting dilakukan sesuai Surat Edaran KPK. Setiap bantuan dicatat, dari saat menerima hingga distribusi. Pemerintah tidak bisa sendirian mengatasi dampak pandemi Covid-19. Sebanyak 35 persen anggaran sudah ditarik oleh Kementerian Keuangan untuk difokuskan pada bansos dan stimulus ekonomi,” ujarnya.
