Setjen Kemnaker Komitmen Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja 2023

VIVA – Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerjanya pada tahun 2023 dan tahun-tahun ke depan.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi saat memberikan arahan pada acara Ngobrol Pintar (NGOPI) di Politeknik Ketenagakerjaan, Jakarta pada Selasa (10/1/2023).

"Saya ingin menyakinkan agar anggaran tahun 2023 dapat digunakan dengan optimal. Bersamaan dengan itu kita tidak melupakan kualitas dan akuntabilitas dalam bekerja," kata Sekjen Anwar.

Pertama, kualitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja, Sekjen Anwar meminta agar setiap program dan kegiatan yang dilakukan memiliki standar dan ukuran, serta berdampak untuk masyarakat. Hal tersebut penting dalam rangka menentukan berhasil dan tidaknya suatu kegiatan.

"Kita semua tidak menginginkan kerja yang biasa-biasa saja. Jadi misalnya Pasker.ID mengadakan kegiatan job fair. Kita tidak hanya menyediakan tempat dan mengundang pihak perusahaan, tetapi dari kegiatan itu harus ada yang dihasilkan, misalnya terjadinya transaksi pekerjaan bagi masyarakat," kata Sekjen Anwar.

Kedua, terkait akuntabilitas. Sekjen Anwar mengatakan bahwa akuntabilitas sangat penting untuk menegakkan pilar tata kelola organisasi pemerintahan yang baik. Sekjen Anwar mengingatkan semua unit agar tetap mempertanggungjawabkan satu sen pun anggaran yang keluar dengan cara dikelola dengan setepat-tepatnya.

Menurutnya, jika semua unit melakukan kerja kualitas dan akuntabilitas maka dengan sendirinya akan mendapatkan apresiasi dari pihak luar, seperti yang diraih pada tahun 2022 di mana Humas misalnya mendapatkan penghargaaan dari Ombudsman, Tempo, Gatra, dan KPI. Begitu juga Biro Hukum mendaptkan penghargaan JDIH 6 tahun berturut-turut 5 besar.

"Saya yakin dengan kita secara bersama-sama meningkatkan akuntabilitas, kita bisa menciptakan organisasi pemerintahan yang berkinerja prima," ucap Sekjen Anwar.

KPK: Eks Dirjen Binapenta Kemnaker Peras Tenaga Kerja Asing hingga Rp18 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa total dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang hendak bekerja di Indonesia mencapai Rp53,7 miliar.

VIVA.co.id

5 Juni 2025