Oegroseno: Bukan Memediasi, Menpora Justru Mengkudeta PP PTMSI
- Kemenpora
VIVA – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP.PTMSI) Komjen Pol (Purn)Oegroseno mempertanyakan janji Menpora Dito Ariotedjo yang akan menuntaskan polemik kepengurusan PTMSI . Dia menyebut, momediasi kedua kubu yang bertikai tampaknya hanya sekedar janji.
Menurutnya, Menpora diam-diam telah membentuk satuan tugas (Satgas) penyelesaian konflik PTMSI yang diketuai oleh Staf Khusus Menpora Bidang Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola Alvin Saptamandra Suryohadiprojo.Satgas ini melibatkan unsur KONI, KOI dan pakar tenis meja.
Misi utama dari Satgas ini adalah akan mengarah kepada Munas Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih Ketua Umum baru. Oegroseno dalam siaran persnya, mempertanyakan dasar pembentukan Satgas apalagi sampai ditindaklanjuti dengan Munaslub.
"Sebagai Ketua Umum PP.PTMSI yang sah secara hukum dan diakui federasi internasional (ITTF) Saya wajib mempertanyakan itu karena diputuskan sepihak tanpa melibatkan kami,"kata Oegroseno.
Semestinya, lanjut mantan Wakapolri itu, Menpora memanggil kedua kubu yang bertikai, PP.PTMSI (legal) dan PB.PTMSI (ilegal) untuk membahas lebih detail arah dari upaya penyelesaian polemik kepengurusan PTMSI tersebut.
Menurut Oegroseno, pertemuan Menpora dengan PP.PTMSI dan PB.PTMSI pada 19 April 2023 lalu yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan, bukan untuk memilih kepengurusan PTMSI yang baru.Â
Dalam surat yang dibuat tergesa-gesa itu, kedua pihak bertikai menyerahkan persoalan kepada Menpora untuk diambil langkah terbaik.
"Kalau endingnya seperti ini, Menpora membentuk Satgas untuk memilih kepengurusan PTMSI yang baru, itu artinya Menpora melakukan kudeta terhadap PP.PTMSI, organisasi tenis meja yang sah di Indonesia," katanya,
:Dan ini suatu tindakan yang ceroboh karena Menpora bukan mengakhiri polemik tetapi justru memunculkan persoalan baru,'tutur Wakil Presiden (SEATTA) Federasi Tenis Meja Asia Tenggara itu," sambungnya.
Oegroseno menegaskan, dirinya  tidak akan mundur sedetik pun untuk menegakkan kebenaran meski dirinya sadar bahwa yang dihadapinya adalah arogansi kekuasaan.
Oegroseno yang pernah menjadi Kapolda Sumut dan Sulteng itu kemudian mengingatkan semua pihak taat azas dan hukum karena Indonesia adalah negara hukum.
