Menuju PON Aceh-Sumut, Honor Atlet Pelatda DKI Jakarta Masih di Bawah UMR

Jakarta – Honor atlet yang sedang menjalani Pemusatan Latihan Daerah DKI Jakarta ternyata masih di bawah upah minimum provinsi (UMP) dan tidak merata. Ini terkuak ketika para atlet ikut serta dalam acara Jalan Sehat KONI DKI pada Minggu 16 Juni 3024.

Sebanyak 1.500 orang meramaikan acara ini. Bukan cuma para atlet DKI Jakarta yang dipersiapkan tampil di PON 2024 Aceh-Sumut, tapi juga para pelatih dan ofisial. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang melepas para peserta di titik mulai.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Budi Heru Hartono tidak hadir dalam acara ini. Padahal ini momen tepat baginya untuk memotivasi atlet-atlet DKI Jakarta untuk kembali merebut gelar juara umum pada PON Aceh-Sumut. 

"Atlet-atlet DKI Jakarta itu kan butuh motivasi agar bisa tampil maksimal sehingga target juara umum PON XXI/2024 Aceh-Sumut bisa terwujud. Sayangnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Budi Heru Hartono yang ditunggu-tunggu tidak hadir," kata Ketua Pengprov PTMSI DKI Jakarta, RBJ Bangkit.

Toni Montana selaku wakil dari baseball dan softball Perbasasi DKI Jakarta menyebut selama menjabat Budi Heru Hartono tidak pernah berkunjung melihat persiapan atlet pelatda DKI Jakarta. Ini berbeda dengan Gubernur era sebelumnya.

"Gubernur DKI Jakarta sebelumnya selalu hadir dalam setiap kegiatan olahraga dan memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan olahraga DKI Jakarta termasuk persiapan menghadapi PON," tutur Toni Montana.

Pada era Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, Ahok, hingga Anies Baswedan, atlet pelatda DKI Jakarta mendapatkan honor hingga Rp10 juta (khusus atlet superprioritas). Sementara yang mereka dapatkan sekarang masih di bawah UMR DKI Jakarta.

Atlet Barongsai DKI Jakarta, Albert dan atlet baseball dan softball DKI Jakarta, Galang saat ditemui mengaku hanya mendapatkan honor bersih Rp3,8 juta. Sedangkan atlet Polo Air DKI Jakarta, Paras menerima Rp4,3 juta.

Wacana Pembatasan Usia Kendaraan di Jakarta Kembali Mencuat, Dishub DKI Buka Suara

Pemprov DKI Jakarta mengkaji pembatasan usia kendaraan pribadi maksimal 10 tahun. Dishub DKI memastikan kebijakan ini dikaji matang sebelum diterapkan.

VIVA.co.id

19 Februari 2025