Stafsus Menag: Perpres 58/2023 Makin Perkuat Moderasi Beragama di Indonesia
- Kemenag
Magelang – Staf Khusus (stafsus) Menteri Agama (Menag) bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo mengatakan praktik Moderasi Beragama di Indonesia menunjukkan perkembangan menggembirakan.
“Ini diharapkan bisa berjalan semakin sistematis dan terencana setelah terbitnya regulasi baru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama,” ujar Wibowo di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 24 November 2023. Menurutnya, Perpres 58 tahun 2023 ini merupakan poin penting dalam pengejawantahan kebijakan besar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo
- VIVA: Surya Aditiya
“Lewat Perpres No 58 ini, kebijakan program Moderasi Beragama juga semakin terstruktur, sinergis, dan berkualitas,” kata dia
Wibowo optimis, penyelenggaraan Moderasi Beragama yang dalam praktiknya dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat juga akan berjalan dengan harmonis seiring dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber). Untuk tugas ini, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai Ketua Pelaksana Sekber Moderasi Beragama.
“Kehadiran Sekber adalah babak baru dalam implementasi program Moderasi Beragama di Indonesia. Dalam pasal 9 Perpres No 58 ini fungsi Sekber sangat strategis,” imbuhnya
Sebagai Ketua Pelaksana Sekber, Yaqut bakal dibantu sejumlah menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menkominfo, Menkumham, Menteri Bappenas, Menpora, Mendikbudristekdikti, Men-PANRB, Menparekraf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Ketenagakerjaan, Menkop UMKM, dan Jaksa Agung. Dalam tugas tersebut selaku Sekber, Yaqut akan diberi 3 tugas utama. Pertama, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kedua, melaporkan capaian dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama kepada presiden. Ketiga, memublikasikan capaian penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
- Kemenag
Dengan adanya praktik Moderasi Beragama, Wibowo berharap hal ini dapat mengakar kuat di tengah kehidupan masyarakat. Sebab, kata dia, selain lebih terkoordinasi, kebijakan ini diklaim lebih terukur.
“Ada tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terjadwal menunjukkan ada pelaksanaan program secara nyata. Bahkan, dengan adanya publikasi atas capaian, maka pelaksanaan program pun menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya Wibowo menyebut, dalam beberapa kesempatan, Menag Yaqut menekankan bahwa penguatan Moderasi beragama bukan cuma tugas individu atau kelompok, melainkan banyak yang harus terlibat.
