Goodbye Kurikulum Merdeka
- vstory
Mari menoleh ke kampung-kampung. Guru PNS bahkan sangat sedikit dan terkadang tidak ada sama sekali. Mengapa mempersoalkan guru PNS dan bukan PNS? Sedikit berlogika, apakah guru honorer juga dituntut untuk bersinergi dengan program pemerintah? PNS wajib. Perbaiki dulu tata kelola guru. Jangan timpang, bagaikan bumi dengan langit. Di desa paceklik guru, di kota mubazir guru alias berlebih. Idealkah menerapkan kurikulum canggih di sekolah-sekolah yang acak kadut baik fasilitas maupun tenaga guru yang defisit? Mengapa tidak menyamakan fasilitas sekolah desa dan kota? Atau jangan-jangan kurikulum ini memang hanya cocok diterapkan di sekolah-sekolah unggul.
Jurus Kemendikbudristek yang mengklaim bisa diterapkan di semua sekolah juga belum teruji bukan? Justru baru berhasil diterapkan di sekolah-sekolah penggerak, itupun diberi dana 100 juta dalam pelaksanaanya. Dengan semua kondisi di atas, maka apabila di 2024 ada penguasa baru dengan slogan dan misi baru, maka kurikulum ini juga tidak mustahil akan diganti lagi di 2024. Jangan lupa, isu bahwa kurikulum ini belum memiliki dasar hukum juga masih berhembus kencang, jadi? Mari menerapkan sebelum say goodbye to kurikulum Merdeka.