60 Anggota Parlemen Inggris Desak Pemerintahnya Akui Negara Palestina

Jakarta, VIVA – Hampir 60 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengakui kedaulatan negara Palestina dan mengambil tindakan nyata menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "pembersihan etnis" di Jalur Gaza. Seruan ini dilaporkan oleh The Guardian pada Sabtu, 12 Juli 2025. 

Inisiatif ini digalang oleh kelompok Labour Friends of Palestine and the Middle East dan melibatkan anggota parlemen dari berbagai faksi, baik dari kubu sentris maupun sayap kiri Partai Buruh. Desakan mereka disampaikan melalui surat resmi yang dikirim kepada Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, pada Kamis lalu.

Dalam surat tersebut, 59 legislator dari Partai Buruh itu menyuarakan keprihatinan serius terhadap rencana Pemerintah Israel membangun “kota kemanusiaan” berupa tenda-tenda di wilayah Rafah, Gaza Selatan, yang luluh lantak akibat perang. Mereka menilai rencana tersebut sebagai bentuk pemindahan paksa warga sipil Palestina dan berpotensi menghapus eksistensi Palestina secara sistematis.

"Dengan rasa urgensi dan keprihatinan yang mendalam, kami menulis kepada Anda terkait pengumuman kepala pertahanan Israel, Senin lalu tentang rencananya memindahkan secara paksa seluruh warga sipil Palestina di Gaza ke kamp di kota Rafah yang telah hancur, tanpa memberi mereka pilihan untuk meninggalkan lokasi tersebut," demikian isi surat tersebut. Rencana itu disebut sebagai bentuk “pembersihan etnis.”

Para anggota parlemen juga menyerukan agar Inggris mengambil sikap tegas, termasuk memulihkan kembali pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mendukung pembebasan para sandera, serta memberlakukan blokade perdagangan terhadap produk-produk yang dihasilkan di permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Mereka menilai bahwa pengakuan terhadap negara Palestina sangat penting demi menjaga kredibilitas Inggris dalam mendukung solusi dua negara.

"Dengan tidak mengakui Palestina sebagai negara, kami justru melemahkan kebijakan kami sendiri tentang solusi dua negara dan menciptakan harapan kelanjutan status quo yang pada akhirnya mengarah pada penghapusan dan aneksasi wilayah Palestina secara efektif," tulis para anggota parlemen.

Meski kini Partai Buruh memimpin pemerintahan Inggris, hingga saat ini belum ada perubahan resmi terkait posisi negara terhadap pengakuan Palestina.

Di sisi lain, perang di Gaza terus berlanjut dan telah memasuki bulan ke-10. Konflik ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, mencakup gelombang pengungsian massal, hancurnya infrastruktur, serta kebuntuan dalam proses negosiasi gencatan senjata.

Para pejabat Palestina dan pengamat internasional menggambarkan situasi ini sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern kawasan tersebut.