Dari Kasus Korupsi Hingga Sebut Kemenkeu Iblis, Ini Kontroversi Bupati Kepulauan Meranti

VIVA Nasional – Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi, setelah tertangkap di operasi tangkap tangan (OTT) bersama puluhan orang lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

"KPK menetapkan tiga orang tersangka sebagai berikut, Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan 2024, MA (Muhammad Adil). Lalu kemudian, FN (Fitria Nengsih) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti dan MFH (M Fahmi Aressa) selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, dilansir Viva Sabtu, 8 April 2023. 

Berikut beberapa kontroversi Muhammad Adil:

Kasus Korupsi

Auditor muda yang juga Ketua Tim Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau M. Fahmi Aressa ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil. Fahmi dikatakan telah menerima suap dari Adil agar program pemeriksaan keuangan di Kepulauan Meranti tahun 2022 mendapat predikat yang bagus.

Sebelumnya pada Kamis lalu, Adil terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK bersama 27 orang lainnya. KPK kemudian menetapkan tiga tersangka yaitu Adil, Fitria, dan Fahmi.

Ada tiga dugaan korupsi yang menjerat Adil yaitu pemotongan anggaran, penerimaan fee untuk jasa travel umrah, dan suap pemeriksaan keuangan. Salah satunya, Adil diduga memerintahkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang. 

Sumber anggarannya yaitu dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) di masing-masing SKPD yang kemudian dimanipulasi seolah-olah adalah utang pada Adil.

Sebut Kemenkeu Sebagai Iblis

Sebelum kasus korupsi yang Adi lakukan merebak, ia sempat membuat heboh lantaran pernyataan yang ia keluarkan.

Beberapa bulan lalu, Adil sempat menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh iblis hingga menyinggung soal angkat senjata terhadap pemerintah pusat.  

Adil melontarkan pernyataan itu saat hadir di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada 8 Desember 2022.

Saat itu, salah satu pembicara Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman. Saat gilirannya menanggapi pemateri, Adil menyebut bahwa pemerintah pusat telah memperlakukan wilayahnya secara tidak adil tentang kebijakan dana bagi hasil (DBH) minyak.