Hilman Latief Ungkap 3 Terobosan Besar Haji 2025, Ini Dampaknya bagi Jemaah

Jakarta, VIVA –Penyelenggaraan ibadah haji 2025 menandai babak baru dalam reformasi tata kelola haji Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah melalui Kementerian Agama menghadirkan tiga kebijakan penting: transparansi daftar jemaah haji khusus, efisiensi pemanfaatan dana haji tanpa mengurangi kualitas layanan, dan skema layanan multi syarikah yang mendorong persaingan sehat.

“Ini langkah progresif dalam tata kelola haji, dari yang semula cenderung tertutup dan sentralistik, menjadi lebih terbuka, adil, dan partisipatif,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, Sabtu (5/7/2025) di Jakarta.

Berikut tiga terobosan utama haji 2025 yang menjadi tonggak perubahan besar:

1. Transparansi: Daftar Jemaah Haji Khusus Kini Dipublikasikan

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah merilis secara terbuka daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji 1446 H/2025 M. Ini dilakukan sejak 23 Januari 2025 sebagai bentuk tindak lanjut dari sorotan DPR terhadap rendahnya transparansi kuota haji khusus.

“Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka,” terang Hilman Latief. Bahkan, setelah masa pelunasan berakhir, pemerintah kembali merilis daftar jemaah yang sudah melunasi sebagai bentuk akuntabilitas.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah monopoli informasi oleh pihak penyelenggara, serta membuka ruang pengawasan publik terhadap distribusi kuota.

2. Efisiensi: Dana Haji Turun, Layanan Tetap Optimal

Rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4 juta dibanding tahun sebelumnya, menjadi Rp89,4 juta. Penggunaan nilai manfaat pun turut turun, namun kualitas layanan tetap dijaga.

“Tahun ini, jemaah haji Indonesia mendapatkan total 127 kali layanan makan. Ini terdiri atas 84 kali makan di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 15 kali makan serta satu kali snack berat selama masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ungkap Hilman.

Standar akomodasi dan transportasi tetap tinggi, dengan peningkatan di beberapa sektor. Presiden terpilih Prabowo Subianto turut mengapresiasi langkah ini, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan mutu pelayanan.

3. Kompetisi Sehat: Layanan Jemaah Gunakan Skema Multi Syarikah

Tahun ini, Indonesia bekerja sama dengan delapan syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi. Skema multi syarikah ini menggantikan sistem tunggal yang selama ini dianggap rawan monopoli.

Meskipun sempat menimbulkan dinamika teknis, skema ini berhasil dijalankan dengan dukungan sistem koordinasi terpadu. Apresiasi datang langsung dari Wakil Menteri Haji Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, yang menyatakan, “Haji 1446 H ini sukses, dan kami memahami adanya catatan teknis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia. Tapi semua dapat diantisipasi, tanpa menimbulkan krisis.”

Asisten Deputi Operasional Haji Kementerian Haji dan Umrah Saudi, Dr. Eyad Rahbini, juga menilai keberhasilan Indonesia dalam mengelola multi syarikah sebagai hasil dari kemitraan yang efektif dengan Arab Saudi.

Menuju Haji yang Lebih Modern dan Bermartabat

Dengan tiga terobosan besar ini, Indonesia membangun fondasi baru dalam pelayanan ibadah haji.

"Dengan keterbukaan informasi, tata kelola yang sehat, dan kerja sama erat lintas negara, Haji Indonesia 2025 diharapkan menjadi fondasi kuat menuju pelayanan haji yang semakin modern dan bermartabat," tandas Hilman Latief.