Resmikan Kantor DPD RI di Jawa Timur, Sultan Tegaskan Kawal Isu Strategis Daerah, Termasuk Beras Oplosan

Jawa Timur, VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin, mengatakan lembaga yang dipimpinnya tersebut berkomitmen mengawal berbagai isu strategis daerah. Bahan terkait beras oplosan juga ditegaskannya akan DPD kawal.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 18 Juli 2025. Dia menegaskan, keberadaan kantor ini dalam rangka menunjang aspirasi rakyat di daerah, membuka ruang komunikasi senator dengan masyarakat. Selain fungsi administratif.

“Ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol penguatan peran DPD RI dalam menyuarakan aspirasi daerah secara konstitusional,” ujar Sultan.

Kasus beras oplosan juga disoroti Sultan, karena terungkap di beberapa daerah. Praktik curang kata dia, harus ditindak tegas. Karena ini punya potensi merusak sistem distribusi pangan nasional. Selain kepercayaan masyarakat juga bisa turun.

“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,” tegas Sultan.

Sultan mengapresiasi langkah cepat oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan, membongkar jaringan pelaku. Namun, Sultan menekankan perlunya pengawasan yang lebih sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah, terutama di tingkat produsen.

“Kami menyarankan dibentuknya tim verifikasi mutu yang bekerja secara rutin. Semua produsen beras, terutama swasta, harus melalui pengawasan langsung sebelum produknya didistribusikan ke pasar,” lanjutnya.

Sultan mengusulkan, ditempatkan dua pengawas pemerintah di setiap pabrik penggilingan beras swasta. Ini menjadi cara mencegah manipulasi pada kualitas produk.

“Kalau tidak diawasi dengan ketat, keberhasilan swasembada beras kita bisa dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ini soal mutu, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas harga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, gedung kantor berdiri di atas lahan hibah seluas 2.000 meter persegi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dibangun dalam waktu relatif singkat, hanya enam bulan, dengan total luas bangunan 1.714,6 meter persegi dan terdiri dari dua setengah lantai.

Sultan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas komitmennya, serta kepada Ketua DPD RI periode sebelumnya, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang telah meletakkan dasar komunikasi dengan Pemprov Jatim sehingga pembangunan kantor dapat terealisasi.

“Tanpa ikhtiar Bapak La Nyalla, proses yang kita saksikan hari ini mungkin tidak akan berjalan sebaik ini,” lanjut Sultan.

La Nyalla sendiri menegaskan bahwa hibah lahan ini adalah bentuk nyata dukungan Pemprov Jatim terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI. Ia menyampaikan bahwa keberadaan kantor ini menjadi pemacu semangat bagi senator asal Jatim untuk bekerja lebih maksimal.

Gubernur Khofifah dalam sambutannya mengatakan, kantor perwakilan ini adalah wujud penguatan sinergi kelembagaan pusat dan daerah. Ia berharap gedung ini dapat menjadi pusat lahirnya ide dan pemikiran strategis untuk pembangunan wilayah.

“Kantor ini bukan hanya menjadi simbol pelayanan publik yang lebih dekat, tetapi juga ruang sinergi untuk merumuskan solusi nyata bagi daerah dan bangsa,” ujar Khofifah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. M. Iqbal menuturkan bahwa kantor ini dilengkapi dengan ruang kerja senator, fasilitas pelayanan masyarakat, ruang rapat, dan ruang dialog publik.

Dengan diresmikannya kantor perwakilan dan penyikapan serius terhadap isu pangan, DPD RI menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat di daerah sekaligus memperkuat fungsinya sebagai pengawal aspirasi dan penjaga kepentingan publik.