Anggota DPR Minta Laporan Keuangan Danantara Disusun Transparan dan Akuntabel

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap sektor produktif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2025.

“RKAP Danantara tidak cukup hanya disampaikan satu kali dalam setahun. Kami mendorong agar laporan dan rencana kerja disampaikan secara berkala, agar Komisi VI memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan Danantara, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan,” kata Firnando dalam keterangannya, Rabu, 23 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa laporan keuangan Danantara harus disusun secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMN, termasuk Danantara, sejatinya adalah milik rakyat karena kontribusi dividen BUMN kembali ke negara untuk membiayai kebutuhan publik.

“Transparansi dan akuntabilitas landasan utama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dana ini adalah dana rakyat. Maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya,” ujar Firnando.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa eksistensi Danantara harus terasa langsung oleh masyarakat. Bukan hanya memperbaiki struktur internal perusahaan-perusahaan BUMN, tapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi rakyat.

“Transformasi BUMN bukan hanya soal perusahaannya sehat, tapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan publik,” ucapnya.

Firnando juga menyoroti pentingnya hasil konsolidasi dan rekonsiliasi Danantara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius tidak akan tercapai tanpa peran aktif dan strategis BUMN sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Ia mengapresiasi penjelasan Direktur Utama Danantara, Doni Oskaria, mengenai rencana kerja Danantara di 22 sektor bisnis dalam lima bulan ke depan. Namun, Firnando menegaskan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas.

“Saya apresiasi pemaparan Pak Doni, tapi saya ingin tekankan, program yang sudah dicanangkan harus dikawal dan dipantau terus progresnya. Jangan sampai hanya bagus di awal, tapi hilang pengawasan di tengah jalan,” ujar Firnando.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR dalam memastikan program strategis Danantara benar-benar menghasilkan dampak positif dan konkret bagi bangsa dan negara.

“Kami tahu jajaran Kementerian BUMN dan Danantara adalah orang-orang profesional dan berpengalaman. Tapi keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, melainkan juga eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat,” pungkasnya.