Prabowo Bikin Gebrakan! RI Siap Beli Tanah di Mekah untuk Bangun Kampung Haji Indonesia

Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia bersiap membuat sejarah baru di tanah suci. Untuk pertama kalinya, Indonesia berencana membeli tanah dengan status hak milik penuh (freehold) di kota suci Mekah, Arab Saudi, demi mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto membangun Kampung Haji Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, usai menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu 30 Juli 2025..

“Yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekah, beberapa plot sudah ditawarkan, yang sangat dekat dengan Makkah,” ujar Rosan dikutip tvOne.

Perubahan Besar Hukum Properti di Mekah

Menurut Rosan, rencana ini dimungkinkan karena adanya reformasi besar dalam regulasi properti di Arab Saudi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kerajaan Saudi mengizinkan pihak asing untuk memiliki properti di Mekah dengan status freehold atau hak milik langsung.

“Undang-undang itu telah mulai diubah dan akan berlaku efektif pada Januari 2026. Ini merupakan respons langsung dari Kerajaan atas permintaan Presiden Prabowo,” tegas Rosan.

Langkah diplomatik ini disebut sebagai hasil konkret dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

Rosan menjelaskan bahwa lahan yang ditawarkan terdiri dari delapan plot dengan karakteristik berbeda – mulai dari datar hingga berbukit – dan luas yang bervariasi dari 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare.

Beberapa lokasi yang ditawarkan bahkan sangat dekat dengan pusat kota suci Mekah. “Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km, ada yang nempel. Kita akan lanjuti prosesnya,” ujarnya.

Meski ada area yang masih berpenghuni, Rosan memastikan bahwa proses relokasi dan ganti rugi sepenuhnya ditangani oleh pihak Arab Saudi. “Indonesia hanya akan menerima tanah dalam kondisi 'clean and clear', atau istilahnya 'terima beres',” tandasnya.

Pemerintah Indonesia kini diminta segera menyusun dan mengajukan desain infrastruktur kawasan tersebut paling lambat Oktober 2025. Proyek ini akan dikelola oleh konsorsium yang dipimpin Danantara, lembaga investasi negara, serta berpotensi melibatkan pembiayaan campuran dari pemerintah dan BUMN.

“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insya Allah proses ini akan bisa berjalan dengan baik,” ucap Rosan.

Selain menyediakan pemondokan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia, Kampung Haji juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan area komersial. Pemerintah juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat realisasinya.

Rosan menutup pernyataannya dengan permintaan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar proyek strategis dan spiritual ini dapat terwujud tanpa hambatan.