Pemerintah Diminta Lanjutkan PLTU Rancong, Ini Alasannya
- Istimewa
"Harusnya tanah untuk kepentingan industri, termasuk untuk PLTU Rancong, yang sudah disetujui Kementrian Keuangan untuk dihibahkan ke pemerintah daerah, jangan sampai dibatalkan oleh Walikota Lhoksemauwe. Itulah akibat ego sektoral. Padahal saya ikut membantu pemerintah daerah Aceh Utara mengurus hibah itu. Dengan pembatalan itu, otomatis pemecahan sertifikat untuk PLTU Rancong tidak bisa dilakukan menjadi terhambat. Proses itu akhirnya berlarut-larut, meskipun sudah dilakukan konsolidasi berkali-kali. Karena jenuh menunggu, investor akhirnya mundur," kata Jose.
Saat dikonfirmasi Mehrabsyah, yang kala proyek itu diinisiasi menjabat sebagai Ketua Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara, membenarkan paparan Jose.
“Saya menjadi saksi bagaimana pak Jose melalui Jorindo Agung dan Jorindo Aceh Power berjuang mewujudkan PLTU Rancong. Sebagai putra Aceh, saya kira beliau sudah berusaha memberikan pikiran, tenaga, dan bahkan materi yang tidak sedikit untuk memperjuangkan hadirnya PLTU Rancong," kata Mehrabasyah.
Ia menjelaskan, sejak Maret 2007 hingga 2013, banyak dilakukan koordinasi dan konsolidasi di antara para stakeholders untuk mewujudkan PLTU Rancong.
"Tapi saya tidak memahami mengapa BPN tidak kunjung bisa melakukan pemecahan sertifikat agar PT Jorindo Aceh Power memiliki hak menggunakan tanah guna mengelola PLTU dimaksud," ungkapnya.
Siap Mengelola Geotermal
Saat ini, Jose menunjukkan ketertarikan untuk mengelola geotermal sebagai salah satu sumber energi terbarukan di Aceh.
“Indonesia adalah negara dengan potensi geotermal terbesar ke-3 di dunia. Dan salah satunya Aceh. Kalau Aceh mengalami krisis energi, itu ironi,” kata Jose.
Ia menyebut sebagai putra Aceh, dirinya terpanggil untuk membangun Aceh. Namun, ia menakutkan jika pemerintah daerah memiliki keraguan untuk memberi izin dan memfasilitasi.
"Saya tidak ingin mengulang cerita PLTU Rancong. Saya berharap pemerintah daerah mau benar-benar mengoptimalkan potensi energi di Aceh, sehingga Aceh tidak lagi mengalami peristiwa seperti sekarang. PLTU Rancong juga masih memungkinkan dilanjutkan kok, asal pemerintah mau,” pungkas pengusaha nasional yang sudah puluhan tahun menjadi penduduk Jakarta ini.