Anggota DPR Johan Budi: Mafia Perdagangan Orang Harus Ditumpas Tuntas sampai ke Akarnya
- DPR RI
Komisi III DPR yang membidangi urusan penegakan hukum itu pun berharap Satgas TPPO bisa menyelesaikan mafia perdagangan orang mulai dari hulu hingga hilir. Khususnya, kata Johan, pihak-pihak yang ada di belakang jaringan sindikat perdagangan orang.
“Karena kalau hulunya tidak dibereskan, penyelesaian jaringan mafia perdagangan orang ini akan sulit diberantas. Jika begitu, maka kasus yang ada di hilir akan terus meningkat,” kata mantan Jubir KPK itu.
Johan menambahkan, Satgas TPPO sejauh ini baru menyelesaikan masalah perdagangan orang di hilirnya saja. Seperti penggagalan pengiriman korban TPPO dan menggerebek lokasi penampungannya.
Untuk diketahui, Satgas TPPO di Nunukan, Kalimantan Utara, menyelamatkan 123 korban perdagangan orang yang terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Mereka berasal dari berbagai daerah yang akan diselundupkan ke Tawau, Malaysia.
Bukan hanya itu saja, Satgas TPPO juga menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan PMI di Desa Karangsari, Lumajang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan satu orang tersangka yang menjadi penyalur perdagangan orang dan menyelamatkan sepuluh calon PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal.
"Apa yang telah dilakukan Satgas TPPO kita apresiasi karena dapat bekerja cepat menumpas berbagai tindak kejahatan perdagangan orang,” kata Johan Budi.
Meski begitu, Komisi III DPR berharap Satgas TPPO Polri juga dapat berkolaborasi dengan BP2MI, Kementerian Pekerjaan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk mencegah kasus perdagangan orang. Johan Budi menilai, dibutuhkan komitmen bersama untuk pencegahan yang progresif dari semua pihak.
“Termasuk penegakan hukum yang revolutif, penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Bagaimana menangkap otak kejahatan agar mereka mendapatkan sanksi yang keras untuk membuktikan bahwa negara hadir dan tidak boleh kalah dari mafia perdagangan orang,” ujarnya.
Di sisi lain, Satgas TPPO diminta merespons cepat adanya jalur 'gemuk' pengiriman perdagangan orang di Batam. Sebab wilayah tersebut merupakan jalur padat ditemukannya pekerja migran ilegal yang berpindah tempat menuju negara penempatan mereka.
"Selain itu, ada dugaan jaringan besar di Batam yang selalu mengirimkan pekerja migran kita secara ilegal," kata Johan Budi.