Kementerian Baru yang Akan Dibentuk Prabowo Butuh Tiga Tahun untuk Operasional, Kata Pakar
- ANTARA/Melalusa Susthira K.
Jakarta, VIVA - Penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Andi Widjajanto memperkirakan kementerian baru, yang rencananya bakal dibentuk oleh pemerintahan ke depan, membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun untuk dapat beroperasi penuh.
Andi, yang pernah terlibat dalam tim transisi periode pertama pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan juga mantan Menseskab, menceritakan pengalamannya saat membantu Presiden Jokowi membentuk kementerian dan badan baru pada tahun 2014.
"Kalau Pak Prabowo beruntung dikawal oleh Menteri PAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang jago, itu luar biasa prosesnya selesai 3 tahun, apalagi kalau kementeriannya dimulai dari nol," kata Andi Widjajanto saat memberikan pidato penutup saat acara seminar Lab 45 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, 8 September 2024.
Menhan Prabowo Subianto dan Mentan Amran Sulaiman.
- Istimewa.
Andi Widjajanto lantas menceritakan saat membantu Presiden Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Koordinator Maritim, kemudian mengubah Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), prosesnya itu membutuhkan waktu rata-rata sembilan bulan.
"Tiga tahun untuk Bekraf bekerja operasional normal," kata Andi Widjajanto, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas periode Februari 2022–Oktober 2023.
Dikatakan pula bahwa proses panjang itu perlu dilalui karena saat pembentukan kementerian baru ada rangkaian tahapan yang juga perlu dikerjakan. Misalnya, membentuk sekretariat jenderal di kementerian, kemudian menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk kementerian baru tersebut.
"Perpres-nya disiapkan sudah disetujui oleh Kementerian PAN-RB, dihitung anggarannya, begitu dihitung anggarannya harus masuk ke APBN untuk diajukan ke DPR," kata dia saat ditemui selepas acara.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat mengunjungi Telkom University di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 22 April 2024.
- ANTARA
Kementerian yang sama sekali baru atau dibentuk dari nol, Andi menyebut kementerian baru itu perlu menunggu 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) untuk mendapatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Baru setelah itu ada alokasi, realokasi dari ASN yang bisa masuk ke sana," kata Andi.
Ia berpendapat bahwa Prabowo nantinya perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantunya mengurusi pembentukan kementerian-kementerian baru hingga akhirnya operasional.
Untuk mengatasi masa transisi ini, menurut dia, pemerintahan Prabowo di awal dalam kurun waktu 6—9 bulan ke depan harus dibantu satgas-satgas, khususnya presiden dalam penyelesaian kebijakan-kebijakan, program-program yang harus dilakukan oleh kementerian-kementerian baru.