Demokrat Dukung PDIP Masuk Kabinet: Partai Politik Punya Tujuan Sama

Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron tak mempermasalahkan jika PDIP nantinya bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih. Sebab, seluruh partai politik (parpol) punya tujuan yang sama dengan pemerintah.

"Saya katakan semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

Kendati demikian, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan apakah akan mengajak PDIP akan bergabung ke dalam kabinet atau tidak. Menurutnya, Prabowo sebagai presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan hal tersebut.

"Jadi selama bahwa Presiden menetapkan pilihan-pilihan itu (mengajak PDIP ke dalam kabinet) ya kita hormati, karena itu hak prerogatifnya," katanya.

Maka itu, kata Herman, isu masuknya PDIP masuk kabinet tak perlu menjadi perdebatan dengan pihak lain.

"Nah oleh karenanya tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan pihak-pihak lain. Ini menjadi hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Megawati Dukung Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang tidak akan masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, PDIP tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

Walaupun berada di luar Kabinet Merah Putih, Megawati memastikan PDIP tidak akan menjadi partai oposisi. Sikap resmi ini merupakan hasil Kongres Ke-VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati.

Megawati menegaskan, dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo tidak bersifat mutlak. Partai berlambang banteng moncong putih itu akan tetap kritis dan tegas terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat.

“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.

Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan partai bukan ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Proklamator Soekarno.