Sentil Bupati Meranti di Depan Kepala Daerah, Menkeu: Pembagian DBH Sesuai Aturan

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di hadapan para kepala daerah. Adil diketahui memprotes Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang diterima daerahnya menurun. Padahal, menurut Adil, daerah yang dipimpinnya sedang menghasilkan banyak minyak.

Sri Mulyani menegaskan, DBH yang diberikan Pemerintah Pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ia juga menyebut pada 2022, tercatat Transfer ke Daerah (TKD) naik 3,9 persen atau Rp 816 triliun dengan komponen terbesar yaitu DBH.

"Komponen paling besar adalah DBH ini karena ada juga Bupati yang menanyakan, kenapa harga minyak tinggi saya enggak dapet dana bagi hasil. Kami akan membagikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan data-data pun kita peroleh dari kementerian lembaga mengenai berapa yang harus dibagi-hasilkan," tegas Sri dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Selasa, 17 Januari 2023.

Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, penyaluran TKD untuk DBH tercatat mengalami kenaikan dari Rp 117 triliun menjadi Rp 168 triliun.

"Kalau kita lihat DBH sebelah kanan atas adalah kenaikan yang cukup besar yaitu 43 persen. Ini karena harga-harga komoditas yang naik dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara maka DBH juga meningkat," imbuhnya.

Seperti diketahui, Bupati Meranti Muhammad Adil meluapkan emosinya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Pada kesempatan itu, Adil sempat mempertanyakan orang di Kementerian Keuangan apakah berisi iblis atau setan.

Adil mempertanyakan DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.

Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8.000 per barel minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.

Kemudian, Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung. Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.