APBN Seret, Pembangunan Jalan Tol Baru Terhambat
- freepik.com/wirestock
Jakarta, VIVA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN seret bikin pembangunan jalan tol baru terhambat.
Parlemen kini sedang membahas proyek-proyek mana saja yang dapat dan patut dibiayai oleh Rancangan APBN atau RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah melalui menteri keuangan (menkeu) untuk dibahas sekitar dua bulan.
Keputusan final akan keluar pada akhir November 2025. Tentu saja perdebatan ini tidaklah mudah. Banyak kementerian/lembaga harus bekerja dengan anggaran yang jauh lebih kecil karena pendapatan pajak tidak cukup untuk menutupi belanja negara.
Hal tersebut dialami oleh Jerman. Pada awal pembahasan RAPBN, Menkeu dan Wakil Kanselir Lars Klingbeil berbicara tentang masa-masa sulit – menyebut pemerintah koalisi Uni Kristen CDU/CSU dan Sosial Demorat SPD – harus mengambil keputusan yang berani dan tidak menyenangkan.
"Ini akan melelahkan dan menantang. Utang negara sangat tinggi ini terakhir kali terjadi selama pandemi Covid-19," ungkap Klingbeil, seperti dikutip dari situs DW, Minggu, 28 September 2025.
Kementerian Transportasi Jerman sebenarnya tidak khawatir akan terkena dampak penghematan anggaran. Perbaikan infrastruktur yang rusak jadi prioritas utama.
Baru-baru ini, pemerintah telah meluncurkan dana khusus infrastruktur dan perlindungan iklim senilai 500 miliar Euro (Rp9.756 triliun) yang dibiayai dengan utang negara.
"(Infrastruktur) negara kita rusak karena penghematan di banyak bidang. Kami ingin ekskavator segera beroperasi," tegas Menkeu Lars Klingbeil.
Menteri Transportasi Patrick Schnieder berharap kementeriannya akan sangat diuntungkan dari dana khusus ini.
Jalur transportasi seperti jalan raya, rel kereta, dan jembatan, termasuk dalam infrastruktur yang kondisinya di Jerman sangat buruk. Jalan tol atau Autobahn di Jerman memiliki panjang total sekitar 13.200 kilometer.
Menurut data Kementerian Transportasi, setengah dari total jalan tol tersebut mengalami kerusakan. Jika ditambah dengan jalan-jalan raya nasional – sekitar 25.000 kilometer jalan perlu diperbaiki.
Kondisi jembatan di jalan-jalan tol juga lebih mengkhawatirkan. Sekitar 5.000 jembatan butuh perbaikan atau dibangun baru.
Jaringan kereta api Jerman (rel, jalur, stasiun, dan pengatur sinyal) juga banyak rusak cukup parah, sehingga hanya setengah dari jumlah kereta yang tiba tepat waktu.
Menkeu Klingbeil mengalokasikan hampir 12 miliar Euro (Rp234 triliun) dari dana pinjaman khusus untuk Kementerian Transportasi di tahun anggaran berjalan. Pada 2026, jumlahnya bahkan akan mencapai lebih dari 21 miliar Euro (Rp409 triliun).
Namun, yang tidak diduga Menteri Transportasi Schnieder adalah, Menkeu Lars Klingbeil justru memangkas anggaran dasar Kementerian Transportasi sebesar 10 miliar Euro menjadi 28 miliar Euro.
Meski begitu, Klingbeil membantah kalau dirinya mengalokasikan dana pinjaman khusus untuk menutupi defisit anggaran.
Pihak oposisi pun mengkritik keras Menkeu Lars Klingbeil, karena sebelumnya pemerintah federal berjanji dana pinjaman khusus hanya akan digunakan untuk membiayai investasi tambahan proyek-proyek baru.
Menteri transportasi juga bereaksi dengan marah. Bukan hanya karena ia akan menerima anggaran yang lebih sedikit, tetapi juga karena menghadapi pembatasan tambahan.
Dari dana pinjaman khusus, tidak boleh ada pembiayaan untuk pembangunan baru atau perluasan, kecuali jembatan yang ada di jalan bebas hambatan yang tidak dapat diperbaiki.
Untuk itu, ada anggaran reguler yang disediakan. Namun, menurut Menteri Transportasi Patrick Schnieder, anggaran yang dikurangi tidak lagi akan mencukupi.
"Kami kekurangan 15 miliar Euro (Rp292 triliun) untuk periode 2026 hingga 2029. Ada 74 proyek pembangunan dan perluasan jalan tol serta 99 proyek jalan raya yang telah direncanakan harus dihentikan maupun ditunda untuk sementara waktu," keluh Schnieder.
Untuk saat ini, fokus pemerintah adalah renovasi dan pemeliharaan, tetapi pada anggaran berikutnya akan memprioritaskan pembangunan jalan baru dan jalur kereta baru.
Mahkamah Agung Federal menuntut pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran lebih ketat. Laporan RAPBN 2026 menunjukkan jika hampir sepertiga pengeluaran negara dibiayai melalui utang. Hal ini dapat memicu spiral utang (kondisi seperti ‘gali lubang tutup lubang').
