Respons Menteri-menteri Jokowi soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-GIbran

Makan Siang Gratis Relawan Kawan Gibran di Jakarta
Sumber :
  • Kawan Gibran

“Itu belum dibicarakan ya (kadar gizi). Tapi buat temen-temen kan inget dulu di sekolah-sekolah kan makan, di pesantren-pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Sehingga kita formalkan aja,” ujarnya.

4.   Anggaran Baru Dihitung Bulan Depan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa program makan siang baru akan dihitung sebulan kedepan mengenai rincian anggarannya. Hal ini seiring dengan menunggunya keputusan KPU. 

"Untuk detailnya nanti kan kita lihat, masih ada sebulan sekaligus juga untuk menghormati proses Pemilu ya. Bagaimana nanti hasil yang sudah formal tapi pada saat ini semua persiapan tetap dilakukan sehingga nanti pada bulan Maret, kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah,

5.  Defisit Anggaran Bisa Melebar

Menkeu Sri Mulyani.

Photo :
  • Instagram @smindrawati

Bendahara ini mengungkapkan, untuk defisit APBN 2025 sebesar 2,45-2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Defisit ini naik dari tahun 2024 yang dipatok sebesar 2,29 persen.

"Defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari PDB. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global yang suhunya tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga," terangnya.

Ketika ditanya apakah defisit itu sudah memperhitungkan program makan siang dan susu gratis paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani mengatakan bahwa hal itu sudah termasuk keseluruhan kebutuhan Kementerian Lembaga (K/L).

"Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," jelasnya.