Belum Berubah Sejak 1998, BPS Bakal Perbarui Metode Penghitungan Angka Kemiskinan

Jakarta, VIVA – Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan, pihaknya tengah berupaya memperbarui metode penghitungan angka kemiskinan di Indonesia, yang belum berubah sejak tahun 1998 silam.

Dia mengatakan, pihaknya bahkan telah melakukan kajian internal sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan pembaruan metode penghitungan kemiskinan tersebut.

"Pembahasannya masih terus kami proses, bahkan berbagai masukan dari institusi lain seperti Bappenas atau para pakar juga kami adopsi guna melakukan penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan itu," kata Ateng dalam konferensi pers, Jumat, 25 Juli 2025.

Saat ini upaya kajian internal oleh BPS sebagai bagian dari proses penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan itu, telah dilakukan dengan menggandeng pihak Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Ateng berharap, apabila kajiannya rampung dan metode penghitungan kemiskinan masyarakat Indonesia sudah diperbarui, hal itu akan bisa diimplementasikan pada sekitar bulan Maret 2026 mendatang.

"Harapannya mudah-mudahan ketika nanti akan diimplementasikan apakah tahun depan, Maret 2026, ya kami akan menunggu saja," ujarnya.

Diketahui, metode penghitungan kemiskinan Indonesia yang digunakan sejak 1998 hingga saat ini, dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sehingga sejumlah metode perlu pembaruan.

Salah satu yang akan diubah misalnya seperti sampel komoditas yang berkaitan dengan pengeluaran makanan, yang dianggap sudah tidak cocok digunakan sehingga harus dikaji lebih lanjut.

Misalnya dalam hal penghitungan konsumsi makanan yang dilakukan oleh masyarakat jaman dulu, dibandingkan dengan konsumsi masyarakat hari ini yang tentunya juga sudah banyak perubahan.