Efisiensi Anggaran Lanjut di 2026, Kemenkeu Fokus Kendalikan Belanja Birokrasi

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memastikan, langkah efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan negara bakal dilanjutkan Kemenkeu di tahun 2026 mendatang.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR soal Pengantar RKA 2026, Dia mengatakan bahwa salah satu langkah efisiensi yang akan dilakukan adalah dengan mengendalikan biaya belanja birokrasi.

"Kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran, termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan," kata Suahasil dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 10 September 2025.

Langkah serupa lainnya ditambahkan Suahasil adalah dengan melakukan perluasan implementasi standarisasi biaya, sekaligus perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh wilayah Indonesia.

"Ditambah dengan pengendalian biaya belanja birokrasi," ujarnya.

Penguatan efisiensi anggaran itu diakui Wamenkeu adalah supaya pemanfaatannya makin efisien dan optimal. Bahkan, Suahasil memperkirakan bahwa penghematan anggaran dari inisiatif itu bisa mencapai hingga Rp 3,53 triliun di sepanjang 2020-2025.

"Jadi kalau kita benchmarking dari tahun 2020, kita sudah bisa mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, dan kita bisa mengestimasi total efisiensi (anggaran di sepanjang) 2020-2025 mencapai Rp 3,53 triliun," ujar Wamenkeu.

Selain itu, lanjut Suahasil, sudah ada pula pengurangan jumlah pegawai Kemenkeu dari sebelumnya sebanyak 82.468 pegawai di 2019, hingga kini menjadi 77.412 orang pegawai. Hal itu seiring proses seleksi pemilihan pegawai baru yang akan makin diperketat, dan upaya peningkatan kompetensi pegawai yang akan terus dipacu Kementerian Keuangan.

"Jadi kebijakan-kebijakan terkait SDM, termasuk untuk memenuhi pegawai baru yang dilakukan secara selektif, komposisinya juga kita perhatikan dan kompetensinya juga terus kita tingkatkan," ujarnya.