Dana Pemda Rp 233 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Kalau Uangnya Nganggur, Kita Ambil

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya bakal menarik kembali dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, dengan perkiraan mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025.

Meski demikian, Purbaya mengaku akan menghitung terlebih dahulu kebutuhan para Pemda, untuk penggunaan dana tersebut di awal tahun 2026 mendatang.

"Kalau uangnya nganggur, kita ambil. Tapi kita mau hitung juga bahwa mereka perlu dana untuk awal tahun di Januari, Februari. Kita liat nanti seperti apa ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan. Jakarta, Kamis, 25 September 2025.

"Tapi kalau emang betul-betul nanggur di sana, ya kita ambil alih, kita pindahin," ujarnya.

Purbaya berharap langkah ini bisa memacu para Pemda, untuk segera membelanjakan anggarannya sejak awal tahun. Dimana salah satunya yakni dengan melonggarkan persyaratan, agar TKD dapat tersalurkan lebih cepat tanpa syarat berbelit.

Namun, Purbaya mengatakan bahwa para Pemda tersebut memang harus diberi pemahaman dan edukasi soal penyerapan anggaran tersebut. Hal itu guna melihat kemampuan mereka dalam membelanjakan anggaran daerahnya.

"Kita juga akan evaluasi dana yang di perbankan, yang punya Pemda yang sekitar Rp 100 triliun setiap tahun itu ada di akhir Desember," kata Purbaya.

Meski demikian, Menkeu mengaku heran akan besarnya dana Pemda yang masih mengendap di perbankan, sementara realisasinya masih minim. Sehingga, Purbaya menegaskan akan melakukan monitoring guna memantau penyaluran dana desa tersebut.

"Bagi saya agak ganjil juga. Ketika mereka punya Rp 200 triliun lebih, sekarang ini masih Rp 200 triliun lebih uang mereka mengendap di sana. Kenapa mereka enggak belanjain ya? Nanti kita monitor," kata Purbaya.

"Jadi eggak boleh seperti ini terus-terusan. Karena akibatnya ekonomi daerah agak terganggu, makanya banyak demo-demo itu. Tapi saya akan pelajarin lagi," ujarnya.